JAYAPURA - Kakanwil kemenkum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Negara Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Jajaran Forkopimda yang digelar di Ruang Aula Lukas Enembe II Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua, Rabu, 4 Februari 2026.
Rapat tersebut membahas arah kebijakan, isu-isu strategis, serta program pembangunan kawasan perbatasan di masing-masing daerah dalam masa konferensi III Tahun 2025 - 2026.
Rapat turut dihadiri oleh Wamendagri Ribka Haluk, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifky Zamy Karsayuda, Wakil Ketua II DPR RI, Bahtra Banong dan Para Anggota DPR RI Komisi II, Sekertaris Utama BNPP RI Komjen Pol Makhruzi Rahman, Wakil Gubernur Papua Ariyoko Rumaropen, PJ Sekda Papua Christian Sohilait,
Dalam berbagai hal, Gubernur Papua yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Papua Ariyoko Rumaropen menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan Papua tidak lagi ditempatkan sebagai wilayah terluar yang tertinggal, melainkan sebagai beranda depan negara yang memiliki nilai strategis dalam menjaga pengawasan, memperkuat ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan dari pola inward-looking menjadi outside-looking, sehingga perbatasan wilayah mampu tumbuh sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, pusat interaksi lintas negara, dan simbol kehadiran negara,” ujar Wakil Gubernur sembari membacakan Berbagai Gubernur Papua
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa tiga hal penting perintah presiden Prabowo Subianto untuk di tindak lanjut di provinsi Papua yakni terkait Arah perintah presiden yang pertama kordinasi di setiap PLBN di Papua harus terus di tingkatkan, Kedua masing-masing daerah di Papua harus saling bersinergi membangun kebersamaan dalam pengawasan batas negara, yang ke tiga sekema percepatan Ekomoni di daerah perbatasan dimana Papua sudah melakukan kordinasi bilateral bersama negara png." Jelas Wamendagri
Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifky Zamy Karsayuda, dalam kesempatan ini mengatakan raker hari ini untuk mengkonfirmasi kerja panja pengawasan perbatasan wilayah yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Forkopimda sebagai mitra kerja.
“Hari ini, kami ingin mengkonfirmasi kerja yang dilakukan oleh Panitia Kerja Pengawasan Pengelolaan Batas Negara yang membentuk Komisi II DPR RI dari masa sidang yang lalu sampai masa sidang ke III saat ini,” ujarnya
Adapun permasalahan dari perbatasan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga di Papua ini melalui wilayah darat maupun laut hingga sektor pelayanan dan tata ruang hingga perlindungan yang dinilai belum cukup produktif.
"Ada beberapa isu yang hari ini saya kira perlu kita lakukan. Satu pada sektor pelayanan, yang kedua pada aspek tata ruang dan pertanahan. Kita masih menyaksikan di perbatasan kita banyak sekali lahan kita yang tidak produktif di sisi Indonesia, tapi di sisi negara sebelah dilakukan dengan sangat produktif," ujarnya.
Dalam rapat kerja ini, Rifqinizamy mengatakan terdapat isu hasil kunjungan Komisi II DPR RI di berbagai tempat berupa rendahnya kesejahteraan masyarakat di lokasi perbatasan.
Perbatasan Indonesia dengan Malaysia, mengungkapkan dia, terlihat kontras yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti perbatasan Indonesia masih berupa hutan belantara dan perbatasan Malaysia telah mempunyai lapangan pekerjaan bagi buruh kasar di Indonesia. Ucap Rifqinizamy sambil memberi contoh mengenai permasalahan yang terjadi di perbatasan di Papua.
Rifqinizamy juga menjelaskan tindak lanjut kerja panja ini dilakukan dalam dua term. Pertama, pembahasan informasi mengenai hasil kunjungan kerja di beberapa tempat.
Kedua, menyelesaikan berbagai macam masalah inventarisir dengan menggandeng kementerian/lembaga negara lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hingga Kementerian Desa.
“Setelah selesai di sini, nanti kita akan membawa masalah perbatasan di Papua pada forum yang lebih besar untuk kita bisa menyelesaikan berbagai macam inventarisasi masalah yang hari ini kita diskusikan di dalam panitia kerja yang saat ini dibentuk oleh Komisi II DPR RI,” ujarnya.
Lebih lanjut Sekertaris Utama BNPP RI Komjen Pol Makhruzi Rahman, juga turut memberikan masukan dan saran mengenai BNPP di beberapa titik di Papua yang mengalami tantangan yang cukup berat dalam menjalankan tugas dan juga beliau memaparkan sedikit gambaran capaian kinerja yang sudah di lakukan di Papua.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antar Wamendagri, Anggota Komisi II DPR RI bersama Forkopimda papua untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan wilayah perbatasan negara Indonesia dan PNG.
Kehadiran Kakanwil Anthonius Mathius Ayorbaba menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Papua dalam mendukung program prioritas nasional di bidang akses terhadap keadilan serta penguatan layanan hukum berbasis masyarakat di daerah perbatasan di Papua (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
