Jayapura – Dalam upaya memperkuat sinergi antar lembaga serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Kakanwil Kemenkum Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Slamet Iman Santoso dan Tim Subbidang KI mengadakan kegiatan koordinasi bersama perwakilan Universitas Ingratubun (UNINGRAT) Papua dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Port Numbay Jayapura, Selasa (5/5/2026) di Jayapura.
Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepahaman (MoU) antara para pihak. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan serta membahas ruang lingkup kerja sama yang akan dijalankan ke depan.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak membahas berbagai aspek penting, mulai dari teknis pelaksanaan penandatanganan dokumen kerja sama hingga menginformasikan potensi kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Perwakilan Universitas Ingratubun Papua menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif strategis dari Kanwil Kemenkum Papua. Menurutnya, kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah, khususnya dalam mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Ia juga menekankan pentingnya menghentikan kerja sama agar tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi institusi dan masyarakat luas. Pihaknya berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum Papua terkait teknis pelaksanaan penandatanganan agar berjalan lancar.
Sementara itu, Ketua STIE Port Numbay Jayapura menyatakan siap berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Papua. Ia menyampaikan bahwa penandatanganan PKS dan MoU direncanakan akan dilakukan secara serentak bersama seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia.
Lebih lanjut disampaikan bahwa penandatanganan MoU antara STIE Pelabuhan Numbay Jayapura dengan Kanwil Kemenkum Papua diharapkan dapat terlaksana bersamaan dengan agenda nasional tersebut, sehingga dapat berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik.
Melalui koordinasi ini, disepakati bahwa pelaksanaan penandatanganan PKS direncanakan berlangsung pada Selasa, 12 Mei 2026, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua.
Diharapkan, kerja sama yang terjalin nantinya mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, serta mendukung berbagai program strategi pemerintah di bidang hukum dan pelayanan masyarakat di Papua.
==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
