Jayapura, 31 Januari 2025
HUMAS PAPUA INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua mengikuti kegiatan entry meeting secara virtual bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Acara ini merupakan langkah awal dalam proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024.
Kakanwil Kemenkum Papua, Anthonius M Ayorbaba, dan Kabag Tata Usaha dan Umum, Victor Lucky Maturbongs, turut hadir dalam acara ini. Mereka menyampaikan komitmen untuk mendukung proses audit yang transparan dan akuntabel.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam mendukung proses audit yang transparan dan akuntabel. "Proses ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara," ucapnya.
Dalam acara ini, Anggota I BPK RI menyerahkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada Menteri Hukum. Penyerahan ini menandai dimulainya proses audit secara resmi terhadap Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024.
Pemeriksaan BPK RI ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkumham telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini mencakup evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan demikian, diharapkan tidak ada penyimpangan atau inefisiensi dalam pengelolaan keuangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin meningkat.
Proses audit yang dilakukan oleh BPK RI tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga sarana untuk memperbaiki sistem dan kinerja keuangan di lingkungan Kemenkum Papua. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.
Kakanwil Kemenkum Papua, Anthonius M Ayorbaba, menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK RI ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkumham telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kami siap mendukung proses audit ini dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan kami transparan dan akuntabel," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Kabag Tata Usaha dan Umum, Victor Lucky Maturbongs, juga menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK RI ini akan membantu Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan benar dan transparan.
Dengan demikian, diharapkan bahwa pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
