Jayapura, Kamis 24 April 2025
INFO HUMAS PAPUA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua (Kanwil Kemenkum Papua) berkalaborasi bersama Pemerintah Daerah Merauke menggelar rapat harmonisasi yang membahas tentang Program Pembentukan Peraturan perundang-undangan di Kabupaten Merauke Tahun 2025.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kadiv P3H Kantor Wilayah Kemenkum Papua tersebut dibuka pada pukul 13.00 WIB oleh Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba yang dalam hal ini di wakili oleh Perancang Ahli Muda Dwi Agus Prasetyo didampingi Pererancang Ahli Pertama Saut Jaya Tambunan bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kemenkum Papua pada Kamis, (24/04/2025).
Kegiatan di awali dengan penyampaian maksud dan tujuan Kordinasi oleh Pemda Kabupaten Merauke yang dalam hal ini di wakili oleh Bagian Hukum Dewi, menyampaikan kedatangannya bersama tim dalam rangka melakukan kordinasi ke kanwil Kemenkum Papua terkait rencana kegiatan harmonisasi raperda Tahun Anggaran 2025.
Dewi juga menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang di lakukan bersama kanwil kemenkum Papua.
“Semoga rapat kita kali ini dapat mencapai kerja sama yang baik dengan kanwil Kemenkum papua dalam rangka bisa memfasilitasi kegiatan harmonisasi raperda 2025 kabupaten Merauke untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas yang dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di kabupaten Merauke nantinya," jelas Dewi
Dalam kesempatan ini, Dwi Agus Prasetyo selaku perwakilan Tim, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Papua senantiasa akan selalu membantu dan berkolaborasi dalam proses pembentukan produk hukum daerah maupun proses pengharmonisasian rancangan produk hukum di Kabupaten Merauke, tentunya dengan catatan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dwi juga menambahkan bahwa rancangan peraturan daerah (Ranperda) maupun rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) yang akan diharmonisasikan haruslah disesuaikan dengan kebutuhan prioritas sebagaimana yang telah tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah maupun Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah.
Jika dalam perjalanannya terdapat perubahan prioritas, hal tersebut harus dikomunikasikan dengan pertimbangan hukum yang jelas, untuk menghindari penumpukan proses harmonisasi." Jelas Dwi Agus Prasetyo (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
