Nabire, Senin 26 Mei 2025
HUMAS PAPUA INFO - Asosiasi Majelis Rakyat Papua se-Tanah Papua menggelar pertemuan penting pada 26-27 Mei 2025 di Nabire untuk membahas rencana amandemen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan MRP, BP3OKP se-Wilayah Papua, Baperida Provinsi Papua, Universitas Cenderawasih, dan Universitas Papua Nabire.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, menjadi narasumber utama dalam acara ini. Ia menyampaikan materi tentang Majelis Rakyat se-Tanah Papua sebagai jawaban kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan dalam Otonomi Khusus (Otsus).
Anthonius M. Ayorbaba menekankan pentingnya penguatan peran MRP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Ia juga berharap bahwa dengan penguatan peran MRP, masyarakat Papua dapat merasakan dampak positif dari Otsus, seperti peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. MRP sebagai lembaga kultural diharapkan memiliki kewenangan lebih luas untuk mengawasi, memantau, dan meninjau implementasi penggunaan dana Otsus Papua yang dilakukan pemerintah daerah.
Dengan pengalaman dan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pendidikan, Anthonius M. Ayorbaba berpotensi membawa dampak positif bagi masyarakat Papua melalui perannya dalam Asosiasi Majelis Rakyat Papua se-Tanah Papua.
Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang implementasi Otsus di Papua. Dengan kerja sama dan dukungan semua pihak, diharapkan perubahan ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Papua dan meningkatkan kesejahteraan OAP melalui perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan dalam Otsus.
Dalam beberapa tahun terakhir, Papua telah mengalami kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan infrastruktur. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan ekonomi dan sosial antara masyarakat Papua dan masyarakat lainnya di Indonesia.
Oleh karena itu, penguatan peran MRP dalam implementasi Otsus diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, masyarakat Papua dapat merasakan manfaat dari Otsus dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Laporan Tim Humas Kanwil Kemenkum Papua
