Jayapura, Senin 28 April 2025
HUMAS PAPUA INFO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, S.H., M.Si, menghadiri Acara Puncak Hari Bhakti Pemasyarakatan yang dikemas dalam tema "Tahun 2025 PASTI BERMANFAAT UNTUK MASYARAKATAN". Acara ini merupakan momen penting bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk memperingati hari jadi Pemasyarakatan.
Kehadiran Kakanwil Kemenkum Papua di Aula Utama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Abepura menunjukkan komitmennya mendukung kerja-kerja Jajaran Pemasyarakatan di Papua. Dalam acara tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH., M.Si, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan di Papua atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Acara Puncak Hari Bhakti Pemasyarakatan ini juga menjadi kesempatan bagi Kementerian Hukum untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum dan pemasyarakatan. Dengan tema "PASTI BERMANFAAT UNTUK MASYARAKATAN", acara ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Kementerian Hukum dengan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemasyarakatan dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik.
Kepala Kanwil Kemenkum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH., M.Si, juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Dengan demikian, Ayorbaba berharap dapat tercipta pemasyarakatan yang lebih baik dan efektif di wilayah Papua.
Sementara itu dalam Sambutan Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H pada Tasyakuran HBI Pemasyarakatan ke 61 tahun meminta jajaran Pemasyarakatan se Indonesia untuk terus meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di masa mendatang.
"Semangat pantang menyerah dan sinergi yang telah terjalin modal berharga dalam mewujudkan Indonesia bersih dan bebas narkoba," Tegas Menteri Kemenimipas (28/4)
Dikatakannya Harapan dari Masyarakat agar kita tetap menjaga hukum dan keadilan dengan manusiawi. Lanjutnya maka mari kita jaga semangat pengabdian ini. Kita kuatkan sinergi, perkuat solidaritas dan terus hadirkan innovasi. Pemasyarakatan harus menjadi garda terdepan dalam reformasi sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
Hari Bhakti Pemasyarakatan atau Hari Pemasyarakatan Indonesia diperingati setiap tanggal 27 April setiap tahunnya. Di momentum tahun 2025 ini, Hari Bhakti Pemasyarakatan memasuki usia 61 tahun. Konsep pemasyarakatan Indonesia pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Prof. Sahardjo, SH pada tahun 1963. Menurut Sahardjo, tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.
Dalam prosesnya, terjadi perubahan nama yang awalnya Kepenjaraan berubah menjadi Permasyarakatan.
Peringatan Hari Pemasyarakatan sudah ada sejak tahun 1964. Prof. Sahardjo mencetuskan Hari Peringatan Pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan pada 5 Juli 1963. Hari Pemasyarakatan juga merupakan babak baru bagi narapidana sebagai bagian dari masyarakat. Yang mana, setelah warga binaan keluar dari lapas maka diharapkan nantinya dapat membaur dan hidup sebagaimana mestinya di tengah masyarakat.
Peringatan ini tidak hanya menjadi momentum refleksi tetapi juga ajang untuk menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pemasyarakatan yang lebih maju dan produktif. Hari Bakti Pemasyarakatan mengajak semua pihak, untuk aktif mendukung perubahan di dunia pemasyarakatan agar lebih modern dan berkeadilan.
Kegiatan Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-61 yang digelar di Aula Utama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Abepura, Jayapura, Papua, dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi di Papua. Selain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, S.H., M.Si, kegiatan ini juga dihadiri oleh; Pj. Gubernur Papua yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Triwarno, Kepala Pengadilan Tinggi Papua, Djamiko Girsang, Pangdam XVII/Cenderawasih yang diwakili oleh Pamen Ahli Kodam XVII, Kolonel Dindin, Kapolda Papua yang diwakili oleh Dir Binmas, Erick K.S, Kepala BNN Papua yang diwakili oleh Kabag Umum, Dewi, serta Tamu dari Forkopimda juga tamu undangan lainnya
Kehadiran pejabat-pejabat tinggi ini menunjukkan dukungan dan komitmen mereka terhadap sistem pemasyarakatan di Papua dan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkum.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumpapua
FB : Humas Kemenkum Papua
