Jakarta, Rabu 7 Mei 2025
INFO HUMAS PAPUA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua (Kakanwil Kemenkum Papua) Anthonius M Ayorbaba di dampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Slamet Iman Santoso, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Victor Lucky Maturbongs, Analis SDM Ahli Muda Mulia Wari Sonny beserta jajaran kelompok kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN serta Humas melakukan Koordinasi dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkum RI guna menyelesaikan permasalahan keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja pegawai.
Kunjungan Kakanwil Anthonius M Ayorbaba dan Tim Kanwil Kemenkum Papua diterima langsung oleh Tim Biro Keuangan Setjen kemenkum RI Yusfini di ruang rapat Karo keuangan setjen.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum Papua pada triwulan I tahun 2025, melakukan koordinasi terkait Keterlambatan Pembayaran tunker pegawai dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), serta membahas rencana renovasi ruang kerja kantor wilayah guna mendukung kelancaran dan efektivitas operasional.
Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan sinergi antara pusat dan daerah berjalan optimal.
“Melalui koordinasi ini, kami berharap dapat terus memperkuat kolaborasi kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan setiap proses kerja di daerah tetap berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional,” ujar Anthonius
Sementara itu Yusfini dari biro keuangan setjen menyampaikan masalah yang terjadi di masa transisi kementerian yakni masalah yang lebih kompleks masih perlu diselesaikan, khususnya terkait sinkronisasi data pegawai pada sistem tersebut. Saat ini, data pegawai BCSU masih menunggu proses lebih lanjut dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkum.
Secara keseluruhan, meski beberapa kendala teknis masih dihadapi, kegiatan penyelesaian tindak lanjut ini berjalan dengan baik, tertib, dan lancar." Ujarnya
Upaya perbaikan terus dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Papua untuk memastikan bahwa tunjangan kinerja pegawai Kemenkum Papua yang tertunda dapat segera direalisasikan. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
