Biak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua bersama DPRK Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Ranperda tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Biak. Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat, 27 Februari 2026, pukul 10.30 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Swissbel-Hotel, Kabupaten Biak.
Rapat pengharmonisasian dibuka secara resmi oleh Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumansen. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Hukum melalui Kanwil Papua atas komitmen dan dukungannya dalam mendorong lahirnya regulasi yang berkualitas di Kabupaten Biak Numfor.
Ia menegaskan bahwa proses pengharmonisasian Ranperda ini sangat penting untuk menjawab kebutuhan hukum daerah, khususnya sebagai acuan bagi Kepala Kampung baru terpilih dan akan dilantik dalam beberapa bulan mendatang. Melalui mekanisme harmonisasi yang baik, diharapkan regulasi yang dihasilkan mampu menjadi pedoman yang jelas danimplementatif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kampung.
Sementara itu, mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Papua, Max Wambrauw, dalam Berbagainya menekankan bahwa pengharmonisasian merupakan bagian integral dari tahapan terbentuknya produk hukum daerah.
Menurutnya, proses ini bertujuan untuk memastikan agar substansi Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi maupun dengan peraturan lainnya, sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas, sistematis, dan selaras. Produk hukum yang baik, selanjutnya, akan menunjang pembangunan daerah secara umum dan pembangunan hukum secara khusus.
Agenda rapat pengharmonisasian terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dipandu oleh Manutur Simbolon Perancang peraturan-undangan Ahli Muda bersama Ibu Yostavia Perancang peraturan-undangan Ahli Pertama. Selanjutnya, pembahasan Ranperda tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Biak dipandu oleh Ruben K. Samai Perancang peraturan-undangan Ahli Madya bersama Ardi Yepesse Perancang peraturan-undangan Ahli Pertama.
Pada akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian terhadap kedua Ranperda oleh Ketua DPRK selaku pemrakarsa dan oleh Max Wambrauw selaku Ketua Tim Harmonisasi. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan simbolis dokumen hasil harmonisasi dari Kementerian Hukum kepada DPRK Biak Numfor.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua dan para Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Ketua Komisi, Ketua dan Wakil Ketua Bapemperda beserta jajaran anggota DPRK Biak Numfor, Sekretariat DPRK Biak Numfor, Asisten I Setda Kabupaten Biak Numfor, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor beserta jajaran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor.
Kegiatan rapat berlangsung dengan baik dan dinamis. Meski ia bermaksud konstruktif antar pihak terkait, seluruh proses berjalan dalam semangat kolaboratif untuk menghasilkan Ranperda yang komprehensif dan berkualitas, demi kemajuan tata kelola pemerintahan kampung dan pelestarian bahasa serta sastra Biak di Kabupaten Biak Numfor. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
