Nabire – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, meninjau langsung kegiatan perekonomian Koperasi Merah Putih di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada Jumat, 27 Februari 2026, pukul 06.30 WIT hingga selesai.
Kunjungan tersebut dilaksanakan bersama tim dari Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Anthonius Mathius Ayorbaba, didampingi Kepala Bidang Layanan AHU Muhammad Ilham serta dua JF Pelaksana, Evilda dan Wahyuni. Tim melakukan pengecekan langsung ke lokasi berdirinya salah satu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah tersebut.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Kakanwil juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta pihak PT Freeport Indonesia guna mendorong kolaborasi peningkatan layanan Administrasi Hukum Umum dan layanan Kekayaan Intelektual bagi masyarakat setempat.
Selain agenda koordinasi, Kakanwil dan tim menyempatkan diri meninjau langsung salah satu pasar tradisional di Distrik Nabire, tempat berdirinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah memiliki SK AHU Nomor: AHU-0002042.AH.01.38 Tahun 2025. Koperasi tersebut tercatat dengan nama Koperasi BUMIWONOREJO Distrik Nabire dan menjadi salah satu percontohan mendukung dalam perputaran ekonomi masyarakat.
Koperasi BUMIWONOREJO menyediakan berbagai kebutuhan sembako, berperan sebagai Agen BRILink, serta menjadi tempat pemasaran hasil pertanian dan kebun masyarakat setempat. Kehadiran koperasi ini dinilai memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga dan akses layanan keuangan di tingkat lokal.
Dalam pertemuan bersama pengelola koperasi, Kakanwil menyampaikan agar koperasi dapat terus berjalan sesuai prinsip perkoperasian, mendukung prinsip perputaran ekonomi lokal, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, membuka akses permodalan bagi pelaku usaha kecil, serta menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
Kakanwil juga menegaskan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi di setiap kampung, desa, dan kelurahan. Diharapkan, melalui penguatan legalitas dan tata kelola koperasi yang baik, kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Tengah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.(HUMAS KEMENKUM PAPUA)
