HUMAS PAPUA INFO – Sebagai bagian dari upaya mewujudkan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua menggelar kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2025 pada Kamis (10/7/2025) di Hotel Aston Jayapura. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu tatap muka langsung dan daring melalui platform virtual, untuk menjangkau peserta dari seluruh wilayah Papua.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua, Anthonius M. Ayorbaba, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Max Wambrauw. Dalam sambutannya, Kakanwil menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarinstansi dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah.
“Permohonan harmonisasi kini dapat diajukan secara digital melalui aplikasi e-Harmonisasi, sebagai bentuk transformasi pelayanan hukum yang lebih cepat dan efisien,” jelas Anthonius. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini, Kanwil Kementerian Hukum Papua memiliki 13 perancang peraturan perundang-undangan, yang tersebar dalam zonasi pelayanan di 4 provinsi, 28 kabupaten, dan 1 kota di wilayah Papua.
Lebih lanjut, Kakanwil menegaskan bahwa peran Kanwil bukan hanya pada aspek teknis penyusunan peraturan, tetapi juga memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas, berkeadilan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk aktif melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah yang telah disahkan, agar diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas. “Akses informasi publik harus terus kita dorong demi keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum di daerah,” tegasnya.
Kegiatan koordinasi ini menghadirkan narasumber dari pusat dan daerah, baik secara daring maupun luring. Secara daring, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI, Nuryanti Widyastuti menyampaikan materi Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada serta Pola Karier JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Selain itu, Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda menyampaikan materi berjudul Peraturan Daerah sebagai Hukum Nasional di Daerah.
Hadir secara langsung sebagai narasumber, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, Sofia Bonsapia menyampaikan materi mengenai Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah di Provinsi Papua.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur penting di wilayah Papua, termasuk perwakilan pemerintah daerah, DPRD dan Majelis Rakyat Papua tingkat Provinsi dan Kab./Kota dari Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya regulasi daerah yang harmonis, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat lokal secara adil dan berkelanjutan.
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#Supratman08
#TheoAyorbaba
