Kamis, 18 September 2025
JAYAPURA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua (Kanwil Kemenkum Papua) kembali melaksanakan tugas pentingnya dalam bidang pembentukan produk hukum daerah. Pada Kamis (18/9/2025), Kanwil Kemenkum Papua memfasilitasi Rapat Harmonisasi 17 (Tujuh Belas) Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Jayapura.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Youtefa Kanwil Kemenkum Papua, menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor: 136/1423 SET tanggal 16 Juni 2025.
Proses rancangan harmonisasi ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama tim hukum daerah, serta pejabat dan perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Papua.
Agenda tersebut bertujuan untuk memastikan setiap rancangan peraturan bupati selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, yang dalam hal ini di wakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundangan Undangan dan Pembinaan Hukum Max Wambrauw, menegaskan pentingnya peran harmonisasi sebagai upaya menghadirkan regulasi yang berkualitas.
“Harmonisasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi instrumen penting untuk memastikan bahwa produk hukum daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan, serta selaras dengan sistem hukum nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Max Wambrauw menyampaikan bahwa Tujuh Belas Ranperbup tentang peta batas kampung di kabupaten Jayapura untuk di lakukan pengharmonisasian, Ranperbup ini memiliki substansi strategis bagi arah pembangunan daerah yang tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026.
“Dengan harmonisasi ini, kita ingin memastikan regulasi yang lahir bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Jayapura,” tambahnya.
Melalui fasilitasi ini, Kanwil Kemenkum Papua menunjukkan komitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah di papua dalam membentuk regulasi yang tepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Papua, diharapkan regulasi yang dihasilkan dapat memperkuat pembangunan hukum serta mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, khususnya Kabupaten Jayapura. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
