Jayapura — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua mengikuti kegiatan Zoom Meeting bersama Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, Constantinus Kristomo, S.S., M.H., terkait percepatan pembentukan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung/Kelurahan di wilayah Papua Raya, pada Senin, 12 Januari 2026, pukul 15.30 WIT.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Max Wambrauw. Turut hadir secara daring para bupati dari seluruh provinsi di wilayah Papua Raya sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kementerian Hukum, Constantinus Kristomo, menyampaikan pentingnya percepatan pembentukan Posbankum di tingkat kampung dan kelurahan sebagai garda terdepan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat tidak mampu.
Ia menekankan bahwa keberadaan Posbankum merupakan bagian strategis dalam mewujudkan pemerataan akses keadilan serta penguatan kesadaran hukum di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kawasan Papua Raya yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa progres pembentukan Posbankum di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua telah mencapai 25,90 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen dan langkah konkret Kanwil Kementerian Hukum Papua bersama pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas nasional di bidang pembudayaan hukum dan bantuan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, perangkat kampung/kelurahan, serta para pemangku kepentingan terkait guna mempercepat proses pembentukan Posbankum agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Zoom Meeting berlangsung dengan lancar dan produktif serta menghasilkan penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dalam memperluas layanan bantuan hukum yang inklusif, merata, dan berkeadilan di wilayah Papua Raya.
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#KanwilPapuaPASTITIFA
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
