Jayapura – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Badan Strategi Kebijakan (BSK) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua mengadakan rapat terbatas pada Selasa, 5 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H).
Rapat dihadiri oleh Eko Rahdiansyah selaku Ketua Tim Pokja BSK, bersama Yuditha Edelyn dan Nurbakti Harisaldi sebagai Analis Kebijakan. Turut hadir pula Dwi Agus Prasetyo, Yostavia Mun, dan Adelia Dwi Pratiwi yang merupakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai persiapan teknis dan substansi kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan yang akan dikemas dalam bentuk Policy Talks. Kegiatan ini diselenggarakan berlangsung pada tanggal 17 Juni 2026 dengan mengusung agenda utama Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan.
Forum Komunikasi Kebijakan dirancang sebagai wadah strategi dan kolaboratif dalam mendukung proses penyusunan kebijakan oleh BSK di wilayah. Selain itu, forum ini juga diharapkan menjadi “rumah besar” bagi para analis kebijakan untuk menyebarkan gagasan, pengalaman, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Melalui kegiatan FKK, diharapkan dapat tercipta jembatan yang efektif antara penyusunan kebijakan di tingkat pusat dengan kondisi riil di daerah. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas analisis kebijakan di wilayah, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih optimal, terarah, serta tepat sasaran dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Papua.
==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
