Jayapura – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Komisi II DPR RI yang digelar di Ruang Aula Lukas Enembe II, Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua, Rabu (4/2).
Rapat tersebut membahas arah kebijakan, isu strategis, serta program pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Papua, khususnya kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifky Zamy Karsayuda, Wakil Ketua II DPR RI Bahtra Banong, para anggota Komisi II DPR RI, Sekretaris Utama BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, Wakil Gubernur Papua Ariyoko Rumaropen, serta Pejabat Sekda Papua Christian Sohilait.
Dalam paparannya, Kakanwil Anthonius Mathius Ayorbaba menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan Papua tidak lagi boleh diposisikan sebagai wilayah terluar yang tertinggal. Menurutnya, kawasan perbatasan harus dipandang sebagai beranda depan negara yang memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan dari pola inward-looking menjadi outside-looking, sehingga perbatasan wilayah mampu tumbuh sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, pusat interaksi lintas negara, dan simbol kehadiran negara,” tegas Anthonius.
Ia juga menyoroti minimnya petugas di Pos Lintas Batas (PLBK) di Papua. Kondisi tersebut, menurutnya, menyebabkan mobilitas masyarakat yang melintas menjadi kurang terawasi dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di kampung-kampung sekitar perbatasan wilayah.
Untuk itu, Kakanwil mengusulkan agar dilakukan penambahan dan penempatan petugas di PLBK dengan merekrut tenaga dari masyarakat setempat. Langkah ini dinilai penting agar pengawasan lebih efektif sekaligus memberdayakan masyarakat lokal dalam melaporkan kondisi riil yang terjadi di wilayah perlintasan batas negara.
“Kami berharap persoalan ini dapat membawa ke pembahasan yang lebih luas sehingga ada solusi konkret dalam menangani perlintasan warga serta penegasan batas negara antara Indonesia dan Papua Nugini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anthonius mengungkapkan sejumlah isu strategi di kawasan perbatasan Papua, antara lain kerawanan di bidang perlindungan dan keamanan, keterisolasian dan ketertinggalan wilayah, persoalan hak ulayat dan batas negara, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal.
Sebagai arah kebijakan ke depan, Kakanwil mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua melalui Komisi II DPR RI sebagai jembatan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, menyediakan infrastruktur dasar seperti perumahan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, serta memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal dan pariwisata.
Selain itu, peningkatan kualitas SDM dan layanan sosial dasar, penguatan keamanan dan identitas nasional, serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara juga menjadi fokus yang perlu mendapat perhatian serius.
“Kami berharap dukungan penuh Komisi II DPR RI agar pembangunan kawasan perbatasan Papua dapat berjalan lebih terpadu, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perbatasan,” tutup Kakanwil Kemenkum Papua. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
