Selasa, 09 Desember 2025
Jayawijaya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung pada Selasa (9/12/25).
Penandatanganan pertama dilaksanakan pada pukul 10.00 WIT di Aula Kantor Bupati Jayawijaya antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dan Bupati Kab. Jayawijaya. Kerja sama tersebut meliputi bidang peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta pelayanan hukum. Pada pukul 14.00 WIT, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS bersama Ketua DPRK Jayawijaya yang bertempat di Kantor DPRK Jayawijaya.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Jayawijaya, Wakil Ketua DPRK Jayawijaya beserta anggota, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Kepala Bagian Hukum Persidangan, serta Tim Perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua. Seluruh pihak menyambut positif langkah tersebut sebagai upaya memperkuat pembangunan hukum di Kabupaten Jayawijaya melalui kolaborasi yang lebih erat dalam penyusunan produk hukum daerah.
Ketua Bapemperda, Agus Mabel, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah beserta Tim Perancang Perundang-undangan yang selama ini konsisten mendampingi proses penyempurnaan rancangan produk hukum daerah. Ia menegaskan bahwa dukungan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sangat membantu peningkatan kualitas regulasi daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Antonius M. Ayorbaba, dalam sambutannya menekankan pentingnya tahapan harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah agar setiap rancangan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara Pemerintah Daerah dan jajaran Kementerian Hukum, yang kini diperkuat melalui penandatanganan PKS.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan PKS sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun landasan hukum yang lebih baik bagi daerah. (Humas Kemenkum Papua)
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumPapua
#KanwilPapuaPASTITIFA
