Jayapura - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Anthonius M. Ayorbaba menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Tahun 2027 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat di Tanah Papua.
Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua yang bertempat di Hotel Suni Abepura pada Kamis (30/04/26) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, penyerapan, hingga tokoh masyarakat dalam rangka menyatukan arah pembangunan daerah.
Plt. Kepala Bapperida Papua Muflih Musaad dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memberikan capaian pembangunan sebelumnya guna memastikan efektivitas perencanaan ke depan.
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dalam berbagai hal memberikan pemaparan komprehensif terkait arah pembangunan Provinsi Papua, serta secara resmi membuka kegiatan dengan komunikasi pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
Dalam penegasannya, Gubernur menyampaikan bahwa penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2027 tidak boleh dipandang sebagai rutinitas tahunan semata, melainkan sebagai instrumen strategi untuk mewujudkan visi jangka panjang pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Selain itu, kebijakan Otonomi Khusus yang dirumuskan diharapkan benar-benar tepat sasaran, berpihak kepada masyarakat, serta mampu menjawab tantangan ketimpangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan yang adil dan inklusif.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Integrasi Kesejahteraan Sosial untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Inklusif”, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memasukkan aspek sosial dan ekonomi sebagai fondasi utama pembangunan Papua ke depan.
Dalam forum tersebut juga dibahas berbagai isu strategi pembangunan yang menjadi prioritas tahun 2027, termasuk arah kebijakan daerah yang harus mampu menjawab permasalahan nyata di masyarakat seperti kemiskinan, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur pembangunan yang merata.
Menanggapi pelaksanaan Musrenbang tersebut, Kakanwil menyampaikan bahwa penyediaannya siap mendukung penuh setiap kebijakan pembangunan melalui penguatan aspek regulasi dan pelayanan hukum. Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi agar setiap program yang dirumuskan memiliki dasar hukum yang kuat, memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam mewujudkan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.
Lebih lanjut, Anthonius M. Ayorbaba juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa tujuan kehadiran Kanwil dalam forum Musrenbang ini adalah untuk memperkuat sinergi lintas sektor, mendorong pelayanan hukum yang lebih inklusif, serta memastikan bahwa setiap arah kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat di Provinsi Papua.
==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
