Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menyelenggarakan kegiatan Policy Talks dengan tema “Strategi Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik” pada Selasa (23/6/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid di Aula Humboldt Kanwil Kemenkum Papua dan melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh 126 peserta, terdiri dari 115 peserta dare dan 11 peserta yang hadir secara langsung.
Kegiatan ini bertujuan menjadi ruang peningkatan kompetensi bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Papua serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas dan fungsi analisis kebijakan di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba. Dalam berbagai hal, Kakanwil menyoroti berbagai tantangan analisis pelaksanaan kebijakan di Tanah Papua, khususnya masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional Analis Kebijakan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian penting mengingat kebutuhan akan analisis kebijakan yang berkualitas sangat diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan dan pelayanan publik di Papua.
“Kemampuan dalam melakukan analisis kebijakan menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas Analis Kebijakan harus terus dilakukan,” ujar Kakanwil.
Memasuki sesi inti, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dimoderatori oleh Elizabeth SA Haurissa, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama pada Kanwil Kementerian Hukum Papua. Hadir sebagai narasumber Dr. Septinus Saa, Dosen Ilmu Administrasi Publik sekaligus Wakil Rektor III Universitas Cendrawasih, serta Ir. Bima Haria Wibisana, Analis Kebijakan Ahli Utama pada Badan Kepegawaian Negara.
Narasumber kedua menyampaikan materi yang komprehensif, mulai dari konsep dasar kebijakan publik hingga praktik pelaksanaan analisis kebijakan. Materi yang dibahas meliputi pengantar kebijakan publik, proses pembentukan kebijakan, hingga pentingnya penyusunan policy brief sebagai dokumen yang menjadi dasar pertimbangan para pengambil keputusan dalam menetapkan suatu kebijakan.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Berbagai pertanyaan dan pandangan yang disampaikan peserta memperkaya diskusi, termasuk keterlibatan langsung Kepala Kantor Wilayah dalam memberikan tanggapan dan pandangan yang konstruktif terhadap isu-isu yang dibahas.
Melalui penyelenggaraan Policy Talks ini, Kanwil Kementerian Hukum Papua berharap dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para Analis Kebijakan di wilayah Papua. Dengan kompetensi yang semakin kuat, para analis diharapkan mampu berkontribusi dalam menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan berbasis bukti (evidence-based policy) guna mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik di Tanah Papua.
==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua
#KementerianHukum
#Pastitifa
