INFO HUMAS PAPUA – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dengan menggandeng Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) Ardipura.
Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi intensif mengenai pendaftaran Merek Kolektif, yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan produk-produk unggulan Ardipura, khususnya batik lokal, agar dapat bersaing di pasar global.
Sosialisasi yang digelar di Kantor Kelurahan Ardipura pada Jumat, 28 November 2025, merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Kakanwil Kemenkum Papua dengan Ketua KD/KMP Ardipura, Jimmy Paat.
Inisiatif ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-10.02-142 tanggal 21 Agustus 2025, yang memberikan kemudahan bagi koperasi dalam mendaftarkan merek kolektif.
“Kami melihat potensi besar yang dimiliki oleh produk-produk lokal Ardipura, terutama batik. Dengan adanya merek kolektif, produk-produk ini akan memiliki identitas yang kuat dan dilindungi secara hukum, sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas,” ujar Rionard Simanjuntak, Penelah Teknis Kebijakan Kanwil Kemenkum Papua, saat memberikan penjelasan kepada para peserta sosialisasi.
Nisrina Tsany Hasna, Analis KI Ahli Pertama, menambahkan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan penuh kepada KD/KMP Ardipura dalam proses pendaftaran merek. “Kami akan membantu menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dan memastikan proses pendaftaran berjalan lancar,” katanya.(28/11)
Acara sosialisasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Lurah Ardipura Pilipus Wamea, Ketua KD/KMP Ardipura Jimmy Paat, Wakil Ketua KD/KMP Ardipura KLFM Mulyana Ujung, dan Bendahara KD/KMP Ardipura Hanna Tiert, serta 10 anggota koperasi lainnya.
Jimmy Paat menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Papua. “Kami sangat berterima kasih atas inisiatif ini. Dengan adanya merek kolektif, kami yakin produk-produk kami akan semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat luas,” ujarnya. KD/KMP Ardipura berencana menggunakan nama merek "KKMP Ardipura" untuk produk-produk kolektif mereka.
Sebagai tindak lanjutnya, Kanwil Kemenkum Papua akan melakukan verifikasi awal dan pendampingan intensif untuk memastikan semua persyaratan permohonan terpenuhi. Selain itu, mereka juga akan membantu anggota koperasi yang memerlukan pengurusan Perseroan Perorangan.
Dengan langkah ini, diharapkan batik lokal Ardipura dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah serta mengangkat nama Papua di kancah nasional maupun internasional. (***)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkum.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumpapua
FB : Humas Kemenkum RI
