Rabu, 19 November 2025
WAROPEN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius Mathius Ayorbaba, Melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kanwil Kementerian Hukum Papua yang di wakili oleh Perancang Peraturan perundang-undangan Ahli Madya Ruben Kostan Samai menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah ( Propemperda/Propemperkada) Tahun 2025, Rabu (19/11).
Kegiatan yang berlangsung diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Waropen di Hotel Alfanso Widuri JL. Proyek Rorisi Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen serta mewujudkan singkronisasi, pengawasan, dan harmonisasi dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda atau Propemperkada) agar selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra atau Renjan OPD Tahun 2026.
Kegiatan di awali dengan laporan kegiatan yang di sampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Waropen Tomas Yohan Samori, yang menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan kegiatan bimtek.
Bupati Kabupaten Waropen Petahana Fransiscus Xaverius Mote, yang membuka acara ini, menyampaikan pentingnya bimtek tersebut untuk memberikan pendampingan langsung dalam program pembentukan peraturan daerah Propemperda atau Propemperkada.
Petahana Fransiscus Xaverius Mote juga berharap melalui Bimtek Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Tahun 2025 ini dapat menjadi momentum penting dalam merancang arah pembentukan produk hukum daerah yang akan mendukung pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan." Ujar Bupati Waropen sembari membuka secara resmi kegiatan.
Kegiatan di lanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber pertama di sampaikan oleh Kabag Pengawasan dan Evaluasi Produk hukum daerah kota dan kabupaten Provinsi Papua Fred Wainggai, yang menjelaskan materinya tentang Pengawasan dan Evaluasi Produk hukum daerah di provinsi Papua.
Selanjutnya paparan materi oleh narasumber kedua Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ruben Kostan Samai. Yang menjelaskan mengenai pentingnya Harmonisasi bagi pemerintah daerah.
Ruben menjelaskan bahwa Harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi kepastian hukum.
Perancang peraturan perundang-undangan Ahli Madya Ruben Kostan Samai, berperan aktif dalam membekali peserta dengan materi dan pendampingan.
Ruben juga turut memberikan pendampingan dan pengusulan untuk 4 judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Waropen seusai diskusi bersama peserta Bimtek yang merupakan kepala OPD dan perwakilan di kabupaten Waropen.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang interaktif, menunjukkan antusiasme peserta dalam memahami proses penyusunan Produk Hukum.
Bupati Kabupaten Waropen Petahana Fransiscus Xaverius Mote, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dan Biro Hukum Provinsi Papua melalui Kabag Pengawasan dan Evaluasi Produk hukum daerah kota dan kabupaten Provinsi Papua dalam pemberian materi pada bimtek hari ini, kiranya sinergitas antara kedua lembaga maupun pemerintah Kabupaten ini dapat terus meningkat demi terciptanya Produk Hukum Daerah yang berkualitas dan akuntabel. " pungkas Bupati Waropen (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
