Jayapura, 1 Desember 2025
HUMAS PAPUA INFO – Dalam upaya meningkatkan kinerja dan semangat pelayanan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menggelar rapat awal bulan Desember (1/12) yang berlangsung di Aula Humbolt, Kota Jayapura. Rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh jajaran ASN di Papua tetap fokus dan berkomitmen mencapai target-target strategis di penghujung tahun 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat utama dan perwakilan dari berbagai Divisi, yang secara terbuka melaporkan capaian dan tantangan yang dihadapi selama satu tahun terakhir. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Victor Lucky Marturbongs, memaparkan secara rinci progres kinerja dari Januari hingga Desember. Ia menegaskan bahwa meskipun sejumlah target telah tercapai, masih banyak pekerjaan yang harus digenjot dan diperbaiki. Hal ini menjadi pengingat bahwa waktu semakin menipis dan seluruh ASN harus bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan seluruh target yang belum optimal.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Slamet Iman Santoso, melaporkan capaian luar biasa di bidang Kekayaan Intelektual (KI). Target pusat yang sebesar 900 layanan telah dilampaui dengan total 1.170 layanan, dan sejak 2021-2025, seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat mencapai 4.886 jenis. Ia juga mengingatkan tentang pentingnya penyerapan anggaran, yang saat ini sudah mencapai 89%, dan menegaskan agar sisa anggaran segera terserap sebelum tahun berakhir. Di sisi lain, penyerapan anggaran di bidang AHU masih perlu ditingkatkan, karena baru mencapai 74%. Ia menegaskan agar ASN di bidang ini bekerja lebih keras dan melaporkan setiap kegiatan secara transparan dan akurat.
Kepala Divisi P3H, Max Wambrauw, menambahkan bahwa seluruh pekerjaan sejak awal tahun telah berjalan maksimal, termasuk penyerapan anggaran dan koordinasi eksternal terkait rancangan peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa meskipun ada kendala dalam laporan yang belum lengkap, seluruh tim tetap berkomitmen menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Di sisi lain, Kakanwil Kemenkum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, memberikan apresiasi tinggi terhadap seluruh capaian dan peningkatan kinerja yang terus terjadi. Ia menyatakan optimisme bahwa dengan kerja keras dan sinergi seluruh jajaran, Kanwil Papua berpeluang besar meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2025. Ia menegaskan pentingnya kelengkapan data dan dokumen pendukung sebagai syarat utama untuk memperoleh pengakuan tersebut.
Dalam arahannya, Kakanwil juga menegaskan percepatan pelaksanaan program terkait dana relaksasi KI dan AHU agar segera dilaksanakan, setelah mendapatkan persetujuan dari kepala divisi terkait. Ia menegaskan bahwa tantangan besar menanti, terutama dalam peresmian Pos Bantuan Hukum di tiga provinsi di Papua Raya. Target nasional yang menuntut ribuan Pos Bankum harus segera direalisasikan, dan Kabupaten Sarmi menjadi fokus utama karena target tersebut sangat mendesak. Kakanwil bersama tim akan memetakan langkah strategis untuk merealisasikan rencana ini, mengingat data Pos Bankum di Papua saat ini masih nol.
Selain itu, Kakanwil menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme tim perancang peraturan perundang-undangan. Ia meminta agar mereka mampu menjawab berbagai tantangan harmonisasi regulasi, terutama dalam menghadapi pihak-pihak yang tidak sepenuhnya mendukung kerja-kerja pemerintah. Semangat dan dedikasi ASN diharapkan terus meningkat agar seluruh program strategis dapat berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Papua. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
#KementerianHukumRI
#LayananHukumMakinMudah
#LangkahKitaMasaDepanIndonesia
#BersamaKitaLindungiKaryaAnakBangsa
#supratman08
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#Setahunberkinerja
#Bergerakberdampak
#TheoAyorbaba
