Jayapura - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Papua dan Universitas Terbuka Jayapura secara resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Sabtu (23/8).
Acara strategis ini berlangsung di Ball Room Hotel Aston Jayapura, menandai dimulainya kolaborasi resmi antara kedua institusi dalam berbagai bidang hukum dan Tridharma Perguruan Tinggi.
Penandatanganan MoU ini dihadiri oleh pimpinan dari kedua belah pihak. Dari Kanwil Kemenkum Papua, hadir Kepala Kanwil Kemenkum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, S.H., M.Si., didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Slamet Iman Santoso, S.E., M.H.dan staf.
Sementara itu, delegasi dari Universitas Terbuka (UT) Jayapura dipimpin oleh Wakil Rektor III Universitas Terbuka Jayapura Prof. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si di dampingi
Direktur Universitas Terbuka Jayapura, Fajar Rahmadhani, S.Kom. M.M, serta hadir menyaksikan 480 Wisudawan.
Pada moment tersebut Universitas Terbuka (UT) juga melakukan penandatangan MoU dan PKS dengan Pemerintah Daerah Kota Jayapura yang di wakilkan oleh Bpk. Rustam Saru selaku Wakil Walikota Jayapura, dan MoU dengan Pengadilan Tinggi Papua serta MoU dengan Universitas Cenderawasih Jayapura.
Dalam sambutannya, Kakanwil Anthonius M Ayorbaba, menyampaikan selamat kepada 480 Wisudawan yang telah menyelesaikan perkuliahan di UT Papua, Anthonius juga menjelaskan maksud dan tujuan PKS ini adalah langkah nyata agar fungsi tersebut semakain kuat dan terasa langsung oleh masyarakat papua khususnya dan berharap PKS ini tidak hanya diatas kertas, melainkan ada kerjasama - kerjasama lainnya terutama terkait kepastian dan pelayanan hukum.
Anthonius juga menegaskan bahwa kegiatan hari ini merupakan momen yang penting dan strategis, menandai dimulainya kolaborasi resmi antara dua institusi. Beliau menjelaskan bahwa kerja sama ini adalah bentuk nyata sinergi antara pemerintah dan civitas akademika dalam upaya penyebaran informasi, edukasi, layanan hukum kepada masyarakat, serta mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
“Sebagai institusi yang menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang hukum, kami menyadari bahwa keberhasilan pelayanan hukum tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen, termasuk perguruan tinggi, yang merupakan pusat pengembangan ilmu, riset, dan inovasi,” ujarnya.
Dengan menggandeng Universitas Terbuka (UT) Jayapura, pihaknya berharap akan tercipta ruang kolaborasi yang luas, mulai dari penyelenggaraan penyuluhan hukum, pendidikan dan pelatihan, penelitian, magang mahasiswa, hingga diseminasi informasi hukum yang lebih masif dan menyentuh langsung masyarakat.
Selain itu, sinergi ini juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya hukum di Papua yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan kesadaran hukum, di mana melalui peran aktif civitas akademika, informasi dan layanan hukum dapat lebih mudah dipahami dan diakses oleh generasi muda dan masyarakat secara luas.
Menyambut baik inisiatif ini, Wakil Rektor III Universitas Terbuka Jayapura Prof. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan dan kesediaan untuk penandatanganan naskah kerja sama ini. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi bagi institusi perguruan tinggi seperti Universitas Terbuka Jayapura dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bukan hanya sekadar peningkatan bidang pendidikan, tetapi juga peningkatan kerja sama.
“Kami berharap kerja sama ini akan sangat bermanfaat untuk mendukung Program Layanan Kekayaan Intelektual, layanan Administrasi Hukum Umum, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, layanan penyuluh hukum, serta pengkajian strategi hukum dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.” ujar Paken
Lebih lanjut Paken menyampaikan bahwa Universitas Terbuka Jayapura sangat terbuka untuk kolaborasi dalam implementasi kerja sama ini, baik dalam hal riset maupun kegiatan edukasi pelayanan hukum di wilayah kerja Kemenkum Papua.
Paken juga menegaskan bahwa sumber daya manusia UT Jayapura yang memiliki latar belakang hukum sangat memadai jika nanti Kemenkum Papua membutuhkan tenaga profesional atau tenaga ahli dalam berbagai konsentrasi dan kualifikasi pendidikan. " Ucapnya.
Ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup berbagai bidang, termasuk Layanan yang ada pada Kanwil Kemenkum Papua, Selain itu, kerja sama ini juga meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta bidang lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan para pihak. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
