Jayapura, Rabu 9 Juli 2025
INFO HUMAS PAPUA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Anthonius Mathius Ayorbaba di dampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Slamet Iman Santoso dan Kepala bidang Administrasi Hukum Umum Muhammad Ilham beserta staf turut serta dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Mockup Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) Wilayah Kota Jayapura yang dilaksanakan pada Rabu, (9/7) di ruang rapat kantor walikota Jayapura.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Kota Jayapura yang di inisiatif oleh Dinas Koperasi UKM Kota Jayapura ini dibuka oleh Wakil Walikota Rustam Sarru, yang menekankan pentingnya percepatan pembentukan koperasi serta jaminan keberlanjutannya sebagai pilar penguatan ekonomi masyarakat Kota Jayapura.
Wakil Walikota Jayapura juga menyampaikan bahwa untuk tempat lounching KDMP khususnya di Provinsi Papua, yang mana untuk Provinsi Papua telah ditetapkan pada Kampung atau Desa Mockup di Kampung Holtekam Distrik Muaratam Kota Jayapura, yang mana akan dilaksanakan lounching pada tanggal 19 Juli 2025. " Ucap Rustan
Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber Kepala Badan Pengembangan Informasi Kementerian Desa yang menyampaikan penjelasan mengenai progres pembentukan KDMP secara menyeluruh provinsi papua, sedangkan narasumber ke 2 Staf Ahli Kemenko Pangan menyampaikan bagaimanan secara teknis pada saat Lounching nanti KDMP pada tgl 19 Juli 2025.
Sementara itu Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius Mathius Ayorbaba dalam kesempatan tersebut memberikan informasi bagaimana keinerja Notaris - Notaris dalam melakukan pelayanan pembentukan KDMP khususnya di wilayan Papua, hal lain juga yang di jelaskan Kakanwil yakni kendala-kendala atau hambatan Notaris dalam melakukan percepatan Pembentukan KDMP baik di Provinsi Papua terlebih khusus di Pemerintahan Kabupaten di Papua.
Dalam pembahasan teknis, dijelaskan bahwa terdapat dua tahapan penting dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu kesiapan mockup koperasi dan upaya menjamin keberlanjutan koperasi setelah dibentuk. Dukungan pembiayaan awal koperasi direncanakan melalui LPDB, sedangkan sistem koperasi diarahkan untuk terintegrasi secara digital dengan mencontoh sistem milik Kominfo. Sementara itu, pendampingan hukum akan disediakan oleh notaris, dan pelatihan untuk pengurus koperasi akan didanai melalui APBN maupun Dana Desa.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Papua dalam kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan realisasi program prioritas pemerintah di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi berbasis desa dan kelurahan. (Humas Kemenkum Papua)
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#Supratman08
#TheoAyorbaba
