INFO HUMAS PAPUA - Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi merupakan salah satu tahapan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua bersama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan yang terlaksana pada hari Senin (23/06/2025) di ruang rapat Kakanwil Papua.
Hal ini terlaksana dalam upaya untuk mempersiapkan masa depan Provinsi Papua Selatan 20 tahun kedepan dengan agenda Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Selatan tahun 2025 – 2045.
Rapat dibuka oleh Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba di dampingi Kepala Divisi P3H Max Wambrauw, dan Para perancang peraturan perundang-undangan kanwil Kemenkum Papua.
Rapat dihadiri juga oleh Tim Pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Baperida Esau Hombore dan Plt Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembagunan Johny Julius Jelira beserta jajaran terkait.
Dalam rapat pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah, tim pengharmonisasian memaparkan hasil analisis konsepsi baik mengenai substansi maupun teknik penyusunan.
Inisiasi Raperda RPJPD oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam menyusun dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki kurun waktu lima tahun. RPJMD tersebut kemudian akan dijabarkan ke dalam program tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dengan adanya RPJPD ini, diharapkan pembangunan di Pemerintah daerah provinsi Papua hingga tahun 2045 dapat berjalan lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi dalam satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Seluruh peserta rapat mengikuti jalannya rapat dengan tertib dan penuh antusiasme. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Baperida Esau Hombore, menyampaikan pentingnya sinergi dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan daerah agar hasilnya dapat membawa manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah propinsi Papua Selatan.
Dengan selesainya rapat ini, Pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan diharapkan siap menyusun langkah-langkah strategis dalam pembangunan jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah secara keseluruhan.(HUMAS KEMENKUM PAPUA)
