Senin, 6 Oktober 2025
JAYAPURA - Dalam rangka mempersiapkan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua yang akan menghadapi penilaian Tingkat Internal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melaksanakan Rapat Persiapan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) oleh Tim Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum RI.
Rapat dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Anthonius M Ayorbaba di dampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Slamet Iman Santoso, Kepala Bagian Tata Usaha Dan Umum Victor Lucky Maturbongs, Analisa Kebijakan Ahli Mudah Wili Wibowo dan di ikuti oleh Ketua Koordinator dan Anggota Pokja 6 area perubahan, (6/10)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua telah melalui tahap penilaian wawancara oleh Tim Penilai Mandiri dan melanjutkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2025 ke tahap penilaian verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Mandiri Kementerian Hukum RI.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum papua Anthonius M Ayorbaba, menyampaikan kepada seluruh Tim Pokja WBK/WBBM Kanwil Kemenkum Papua untuk dapat memberikan informasi kepada tim penilai atas pelayanan yang benar benar di lakukan oleh Kanwil Kemenkum Papua, dan juga kakanwil berharab Pendamping untuk hadir pada kegiatan verlap yang akan di laksanakan pada hari Selasa 7 hingga Kamis 9 September 2025. selain itu kakanwil juga menyampaikan Pembangunan Zona Integritas haruslah menggelorakan semangat WBK/WBMM dan menjadikannya sebagai keinginan bersama.
“Dalam pembangunan Zona Integritas kita haruslah menyatukan persepsi dan menjadikan WBK sebagai keinginan bersama, oleh karenanya apa yang akan di sampaikan dalam penguatan oleh Tim Penilai Mandiri BSK kita harus persiapkan secara optimal, lakukan internalisasi substansi WBK/WBBM secara menyeluruh agar semua dapat memahami, karena saya yakin paling tidak kita sudah masuk 80% untuk bisa lolos dalam penilaian ini,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini Analisa Kebijakan Ahli Muda pada Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Wili Wibowo, memaparkan materi presentasi yang akan disampaikan pada tahap penilaian, meliputi identifikasi permasalahan layanan hukum, pemetaan risiko, hingga inovasi unggulan Kanwil Papua.
Lebih lanjut Wili juga turut memberikan informasi masukan kepada 6 Pokja area perubahan jajaran kanwil Kemenkum Papua untuk dapat menyiapkan data dukung dan dapat memberikan jawaban yang benar benar terjadi dalam pelayanan kanwil kepada masyarakat hal ini tentu termasuk yang menjadi perhatian dalam pelayanan publik.
“Mengingat ini merupakan moment yang sangat baik sekali untuk menyatukan pikiran pendapat yang dituang dalam laporan kepada Tim Penilai Mandiri (TPM) baik Tim Itjen, Tim Sekjen serta Tim BSK nantinya." Ungkap Wili
Penguatan ini menjadi langkah penting bagi jajaran kanwil Kemenkum Papua untuk dapat menyiapkan sedini mungkin dalam menghadapi verlap pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan kanwil Kemenkum Papua.( HUMAS KEMENKUM PAPUA)
