Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua terus memperkuat layanan hukum berbasis masyarakat melalui berbagai program strategis. Salah satunya dengan mendorong percepatan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Kadarkum) dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Mimika.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, dengan tim Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika yang dipimpin oleh perwakilan, Yosephina Beanal, pada Senin (4/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Yosephina menyampaikan harapannya agar Kanwil Kemenkum Papua dapat memberikan dukungan dan fasilitasi bagi desa dan kelurahan yang aktif dalam penyuluhan hukum untuk segera didaftarkan sebagai Desa/Kelurahan Kadarkum sekaligus menjadi lokasi Posbankum. Selain itu, pihaknya juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Lomba Kadarkum bagi siswa-siswi se-Kabupaten Mimika guna menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini.
“Dalam waktu dekat, melalui Bagian Hukum Setda Mimika, kami akan menggelar lomba Kadarkum yang akan diikuti oleh pelajar dari seluruh wilayah Mimika,” ujar Yosephina.
Kunjungan ini juga menjadi momentum awal bagi para kepala desa, lurah, serta pelajar di Mimika untuk berpartisipasi dalam Lomba Kadarkum 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap peran aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik serta penguatan budaya hukum yang damai.
Menanggapi hal tersebut, Anthonius Mathius Ayorbaba menegaskan bahwa pembentukan Kadarkum dan Posbankum merupakan bagian dari strategi besar Kementerian Hukum dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
“Upaya ini tidak hanya memperkuat kesadaran hukum di tingkat desa, tetapi juga memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum bagi seluruh warga,” tegasnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Mimika yang dinilai sebagai salah satu daerah paling aktif dalam mendorong program Kadarkum, baik bagi masyarakat umum maupun pelajar. Menurutnya, capaian tersebut layak mendapatkan perhatian dan penghargaan dari pemerintah pusat.
“Kami akan menindaklanjuti hal ini kepada Kepala BPHN Kemenkum RI agar Pemda Mimika dapat memperoleh penghargaan atas upaya yang telah dilakukan demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Anthonius berharap agar pelaksanaan Lomba Kadarkum nantinya dapat dirangkaikan dengan pelatihan paralegal bagi para kepala desa dan lurah di Mimika. Hal ini dinilai penting agar keberadaan Posbankum benar-benar dapat memberikan pelayanan hukum gratis yang optimal kepada masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Papua, diharapkan akses terhadap keadilan dan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Mimika dapat terus meningkat secara berkelanjutan.
=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
