Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menggelar Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) pada Rabu (18/2). Mengusung tema “ Penguatan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Mewujudkan Notaris Yang Berintegritas,” kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba.
Kegiatan ini diawali dengan laporan ketua panitia pelaksana kegiatan Kabid AHU Muhammad Ilham yang melaporkan secara rincih mengarahkan kegiatan rakor ini.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh 50 orang peserta baik secara langsung maupun secara dering yang terdiri dari unsur MPWN Provinsi Papua, MKNW Provinsi Papua, serta jajaran MPDN dari empat provinsi di Papua dan DOB yakni dari Papua, Papua Selata, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Pertemuan strategis ini bertujuan untuk menyelaraskan pola pengawasan dan pembinaan agar seluruh notaris di wilayah Papua menjalankan jabatannya sesuai dengan koridor hukum dan kode etik.
Kakanwil Anthonius Mathius Ayorbaba dalam Berbagainya menyampaikan sebagaimana notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk menjalankan sebagian fungsi publik di bidang hukum perdata, khususnya dalam pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014). Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga setiap tindakan dan keputusan notaris membawa konsekuensi hukum yang besar, baik bagi pihak maupun bagi kepastian hukum secara umum.
Oleh karena itu, integritas bukanlah sekadar nilai menjalankan jabatan notaris. Integritas meliputi kejujuran, independensi, ketidakberpihakan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta konsistensi dalam menjunjung tinggi kode etik profesi.
Dalam konteks inilah, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran yang sangat strategis. Majelis Pengawas menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, baik melalui pemeriksaan berkala, pemeriksaan atas laporan, masyarakat maupun evaluasi administratif. Sementara itu, Majelis Kehormatan Notaris berperan dalam menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris, termasuk dalam memberikan persetujuan atau penolakan terkait proses peradilan kepentingan serta penegakan kode etik.
Sinergi antara kedua majelis ini menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengawasan yang komprehensif dan berkeadilan.
Notaris merupakan pejabat umum yang memegang peran sentral dalam menciptakan kepastian hukum melalui akta autentik. Oleh karena itu, sinergi antara MPW, MPD, dan MKN tidak boleh hanya menjadi koordinasi administratif, melainkan harus menjadi instrumen pengawasan yang nyata dan tajam. Kami berharap agar anggota majelis di wilayah Papua untuk memperkuat integritas dalam melakukan pelatihan. Pengawasan yang profesional adalah kunci untuk memastikan tidak ada ruang bagi malpraktik jabatan.", ujar Anthonius.
Melalui penguatan sinergi antara Kementerian PU, MPD, dan MKN, jajaran Kemenkum Papua berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kenotariatan. Lebih lanjut Kakanwil Anthonius Mathius Ayorbaba menyampaikan agar semua elemen dapat bekerja secara profesional.
“Kita harus menjamin bahwa seluruh notaris di Papua bekerja dengan standar profesionalisme tertinggi, sehingga layanan hukum yang diterima masyarakat benar-benar aman, terpercaya, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah di Papua maupun daerah otonomi baru di Papua.”, tegas Anthonius
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Narasumber dari Majelis Pengawas Pusat Notaris, Ibu Ismiati Dwi Rahayu, SH, Sp.Ν., Narasumber dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Bapak Samuel Sera Chadi Erari, SH, M.Kn. , Narasumber dari Majelis Pengawas Daerah Notaris, Bapak Fakriansa, SH, M.Kn.
Para pemateri tekanan pentingnya peran majelis pengawas sebagai garda terdepan dalam menjaga jabatan notaris melalui pengawasan yang ketat dan pelatihan yang edukatif, guna menghindari potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa notaris di seluruh pelosok Bumi Cenderawasih tempat matahari terbit di ujung timur Indonesia yakni tanah Papua.(HUMAS KEMENKUM PAPUA)
