Jayapura, Jumat 2 Mei 2025
INFO HUMAS PAPUA - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, baru-baru ini melakukan koordinasi intensif dengan Karo Hukum Setda Provinsi Papua, Sofia Bonsapia, di ruang kerjanya setelah mengikuti Upacara Hardiknas di Kantor Gubernur Papua. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi dalam mewujudkan penegakan hukum di Provinsi Papua.
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Anthonius Ayorbaba menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan DPR Papua dan Pj Gubernur Papua karena telah menerima usulan mereka dari Kanwil Hukum Papua untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Provinsi Papua. Peraturan ini telah ditetapkan dengan Perdasi Nomor 6 Tahun 2022.
Ayorbaba pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Papua dan Biro Hukum Provinsi Papua dalam membahas efektivitas Perdasi No 6 Tahun 2022 dan terkait dengan bagian-bagian Hukum yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Ia juga berharap bahwa pertemuan ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen semua pihak dalam memperkuat penegakan hukum di Papua.
Pertemuan singkat tersebut juga menyepakati akan ada pertemuan bersama antara Kanwil Kemenkum Papua dan Biro Hukum Setda Provinsi Papua untuk membahas sejumlah regulasi, baik Perdasi dan Perdasus, sejak Otonomi Khusus (Otsus) diberlakukan sampai tahun ini. Proses evaluasi ini juga akan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang belum melakukan efektivitas dan implementasi terhadap regulasi yang dibuat.
Dengan komitmen Kanwil Hukum Papua untuk mewujudkan apa yang ditetapkan oleh Negara terkait dengan Indeks Reformasi Hukum, Ayorbaba berharap bahwa Provinsi Papua dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik. Ia juga berharap agar kerja sama dan kolaborasi yang dibangun akan melihat kemajuan penyelenggaraan Hukum di Provinsi Papua dapat berjalan serta berproses dengan baik untuk memastikan penegakan hukum, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat yang ada di Provinsi Papua.
Melalui kerja sama dan kolaborasi ini diharapkan Provinsi Papua dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian, Provinsi Papua dapat menjadi lebih maju dan sejahtera, serta masyarakatnya dapat hidup aman dan tenteram. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
