Nabire, Selasa 27 Mei 2025
HUMAS PAPUA INFO - Kakanwil Kemenkum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, melakukan kunjungan kerja ke Ketua DPRP Papua Tengah bersama Kalapas Kelas II B Nabire Eddy Saputra dan jajarannya. Pertemuan ini digelar di Ruang Rapat Ketua DPRD Papua Tengah, Jalan Bumiwonorejo, Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Kakanwil Kemenkum Papua disambut langsung oleh Anggota DPRPT Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, Wakil Ketua I, Diben Elaby, Wakil Ketua II, Dr. Drs. Petrus Izaach Suripatty, M.Si dan Wakik Ketua III, Bekies Kogoya bersama Jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Ayorbaba memaparkan progres kerja Kanwil Kemenkum Papua dan melakukan elaborasi dengan tugas dan fungsi Anggota DPRP Papua Tengah. Ayorbaba menekankan pentingnya mendukung kewenangan Kanwil Papua dalam menolong masyarakat melalui Asta Cita Presiden.
Ayorbaba juga mendorong kerja sama dalam beberapa kegiatan, termasuk perlindungan kekayaan intelektual bagi orang asli Papua. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu kekayaan intelektual komunal dan personal, dengan berbagai turunannya.
Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara Kanwil Kemenkum Papua dan DPRK Nabire dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah Papua Tengah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi yang baik dalam menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Melalui kerja sama ini, diharapkan bahwa Kanwil Kemenkum Papua dan DPRK Nabire dapat bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah dan memajukan daerah tersebut. Dengan demikian, masyarakat Papua Tengah dapat menikmati hasil dari kerja sama yang baik antara kedua lembaga tersebut.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan hak-hak lainnya. Dengan demikian, masyarakat Papua Tengah dapat lebih maju dan sejahtera.
Dalam beberapa waktu ke depan, Kanwil Kemenkum Papua dan DPRK Nabire akan terus melakukan kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk perlindungan kekayaan intelektual, bantuan hukum, dan lain-lain.
Kakanwil juga mendorong informasi yang perlu mendapat atensi dan sinergi berkaitan dengan Bantuan Hukum bagi orang Miskin yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Beliau meminta DPRP Papua Tengah dapat memberi perhatian akan Bantuan Hukum bagi orang miskin dalam sidang DPRP dan menaruh anggaran untuk kepentingan Bantuan Hukum tersebut.
Selain itu, Kakanwil juga mendorong Kerja sama di bagian Peraturan Daerah upaya Harmonisasi yang diberi kewenangan itu berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua di daerah. Sehingga untuk harmonisasi Peraturan Daerah tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta tetapi bisa langsung ke Kantor Wilayah di Jayapura.
Kakanwil juga melaporkan tentang Program Presiden untuk Program Koperasi Merah Putih kepada anggota DPRP Papua Tengah untuk menjadi atensi dan diawasi oleh DPRP. Papua Raya mendapat kuota 8ribu Koperasi menolong Masyarakat di Perkampungan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan.
Dengan demikian, diharapkan bahwa kerja sama antara Kanwil Kemenkum Papua dan DPRK Nabire dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Papua Tengah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggota DPRP Papua Tengah berterima kasih dan apresiasi kepada Kakanwil Kemenkum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, yang telah memaparkan program kerja strategis yang siap dikerjasamakan atau disinerfikan dengan tugas dan fungsi legislasi.
Anggota DPRP Papua Tengah juga meminta dukungan dan kerja sama dari Kakanwil Kemenkum Papua untuk membantu menyukseskan kerja-kerja legislatif di DPRP Papua Tengah, terutama dalam hal harmonisasi peraturan daerah yang menjadi kewenangan Kanwil Kemenkum Papua.
Dalam hal kekayaan intelektual, Anggota DPRP Papua Tengah mendukung perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual dan menyebutkan bahwa daerah mereka memiliki potensi kekayaan intelektual sumber genetik, seperti keberadaan hiu paus di Taman Nasional Teluk Cenderwasih.
Selain itu, Anggota DPRP Papua Tengah juga berharap kerja sama dengan Kakanwil Kemenkum Papua untuk mendampingi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), terutama terkait dengan kopi kualitas terbaik dari Nabire, yaitu Kopi Monamani.
Anggota DPRP Papua Tengah juga meminta bantuan dan dukungan dalam hal bantuan hukum, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. (***)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
