Rabu, 22 Oktober 2025
JAYAPURA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sinergitas tugas dan fungsi dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, serta fasilitasi produk hukum daerah. Kegiatan yang digelar di Ball Room Lantai 2 Hotel Horison Kotaraja Jayapura ini diawali dengan laporan panitia oleh JFT Perancang Ahli Madya Ruben Kostan Samai, yang menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai kepanjangan tangan Kementerian Hukum memiliki peran penting dalam membantu setiap proses pembentukan peraturan- undangan di daerah, agar peraturan perundang-undangan di daerah tersebut selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat melakukan pengawalan terhadap proses pembentukan peraturan daerah yang selaras dengan peraturan peraturan-undangan yang lebih tinggi dan selaras dengan kebijakan program nasional.
Selanjutnya dalam kegiatan ini, Kakanwil Kemenkum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba membuka secara resmi dalam Berbagainya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana salah satu perubahannya dalam Pasal 58 jo Pasal 63 dinyatakan bahwa Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan-undangan.
Lebih lanjut Anthonius menyampaikan pelaksanaan rapat koordinasi dengan instasi terkait dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah menjadi penting sebagai bentuk peran Kantor Wilayah Kemenkum Papua dalam membantu dan mendukung setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, demi mewujudkan sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum daerah serta menyamakan persepsi dalam melaksanakan amanat ketentuan undang-undang mengenai pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan di daerah.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber Pertama dari Kementerian Dalam Negeri RI Wahyu Perdana Putra, Kepala Sub Direktorat Wilayah II Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah dan Penjelasan dari Narasumber kedua dari Kementerian Hukum RI Andrie Amoes, Perancang Peraturan perundang-undangan Ahli Utama serta di lanjutkan dengam pemaparan ke tiga dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkuk Papua Anthonius Mathius Ayorbaba.
Dalam penyampaian materi ini, Perancang peraturan perundang-undangan Ahli Muda , Merdeka Putra menjadi moderator dan pengarah diskusi dengan antusias peserta mengikuti dengan baik jalanya penyampaian materi dari para narasumber. Peserta yang hadir terdiri dari, Para Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) baik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRP) Provinsi Papua Maupun DPRK Kabupaten/Kota Se-Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Para Sekretaris DPRD Se-Papua, Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Prov. papua, Para Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Se-Papua.(HUMAS KEMENKUM PAPUA)
