Jayapura, Rabu 18 Juni 2025
INFO HUMAS PAPUA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua menggelar rapat persiapan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) untuk pengumpulan data lapangan analisis implementasi dan evaluasi kebijakan, Rabu (18/6/2025).
HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
Kegiatan itu dalam rangka memperkuat mekanisme pembuatan kebijakan berbasis bukti dengan fungsi utama penyediaan dokumen Analisis Kebijakan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan,
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan, Max Wambrauw, serta tim pelaksana.
Dalam arahannya, Max Wambrauw menekankan pentingnya penyusunan proposal analisis kebijakan yang merujuk pada pedoman dari pusat.
Proposal ini disusun sebagai acuan pelaksanaan analisis yang telah ditetapkan, sekaligus untuk mempertajam fokus permasalahan yang diangkat dalam
kegiatan evaluasi dan implementasi kebijakan.
"Penyusunan proposal ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam perbaikan proses tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kemenkum," ujar Max Wambrauw, dalam pernyataannya pada rapat
Rapat juga membahas dua aspek utama analisis kebijakan, yaitu Analisis Strategi Implementasi Kebijakan dan Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan serta juga membahas sejumlah persiapan pelaksanaan kegiatan.
Analisis strategi implementasi bertujuan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan dalam
Permenkumham dengan praktik di lapangan serta mengidentifikasi kondisi aktual dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan.
Rekomendasi dari rapat analisis ini akan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkum sesuai dengan kewenangannya dan juga akan di laporkan kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Max Wambrauw berharap bisa menghasilkan masukan yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang, khususnya dalam hal pemberian
bantuan hukum oleh paralegal.(HUMAS KEMENKUM PAPUA)
