Jayapura, 17 Maret 2025
INFO HUMAS PAPUA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Max Wambrau dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Slamet Iman Santoso menjadi peserta pada Pelatihan Penguatan Substansi Pelayanan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025.
Pelatihan yang diselenggarakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui platform Zoom Meeting ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani pada Senin (17/03).
Kepala BPSDM mengungkapkan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum dan merupakan tindak lanjut atas penyesuaian organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
"Kami berharap materi-materi yang nanti akan disampaikan mampu untuk mendorong Kantor Wilayah melakukan rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana aksi yang nanti akan disusun akan mewakili dari 5 Unit Kerja Eselon I dimaksud," ujar Suwardani.
Suwardani juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu untuk mengajukan pertanyaan, mendalami materi dan menjadikan forum ini sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas diri.
Pelatihan ini merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diinisiasi oleh BPSDM Kemenkum untuk memastikan implementasi kebijakan hukum yang lebih efektif dan profesional dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan hukum.
Pelatihan ini diikuti oleh seluruh pejabat Pimpinan Tinggi di Kantor Wilayah Kemenkum dari seluruh Kantor Wilayah di Indonesia dan akan berlangsung dari tanggal 17 Maret 2025 dan direncanakan berakhir pada tanggal 10 April 2025.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan peningkatan kualitas pelayanan hukum di lingkungan Kementerian Hukum dapat semakin optimal, selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi di tingkat nasional. (Humas Kemenkum Papua)
