Jayapura, Senin 11 Agustus 2025
HUMAS PAPUA INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menyelenggarakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Tengah. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Anthonius M. Ayorbaba, dan dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum serta Perangkat Daerah Pemrakarsa dari Provinsi Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Kakanwil Anthonius M. Ayorbaba menegaskan pentingnya proses harmonisasi untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik. "Harmonisasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga langkah strategis untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Kakanwil Ayorbaba juga menekankan bahwa kegiatan Musrembang Kantor Wilayah Kemenkum wajib diikutkan agar berpartisipasi. Tiga mekanisme yang dilaksanakan diantaranya melalui Gubernur Provinsi setempat, DPRP dan BAPPERIDA yang kemudian membuat perencanaan kegiatan. Sementara untuk Provinsi Papua Tengah menjadi prioritas dalam sinergi berkaitan dengan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dengan beberapa potensi KI yakni Kopi, Noken Anggrek dan potensi lainnya.
Ketika Otsus akan berakhir, Kanwil Kemenkum Papua diikutkan dalam evaluasi menyeluruh berkaitan dengan sasaran Otsus berdampak langsung ke Masyarakat atau tidak. Berkaitan dengan 6 Perdasi yang akan dibahas di Provinsi Papua Tengah, ada beberapa catatan dari Kakanwil bahwa Papua Tengah memiliki PAD terbesar diantara Provinsi lain yang akan memiliki lompatan besar, Kelengkapan Penyelenggaraan Pemerintahan sudah terpenuhi, Menetapkan Visi dan Misi Gubernur dalam sebuah regulasi yang baik.
Catatan berdasarkan penegasan Direktorat PerUU, berkaitan dengan kejelasan tujuan, Kelembagaan, Materi muatan, Dapat dilaksanakan, Keberdayaan dan Hasil gunaan dan keterbukaan. Saat ini Direktorat Per UU sudah mengembangkan Aplikasi e-Harmonisasi agar menjadi atensi dalam proses tahapan awal dan akhir akan diupload pada Aplikasi E-Harmonisasi agar memastikan tercatat di data utama Direktorat Perundang-Undangan.
Ditegaskan bahwa hanya ada 1 Kantor Wilayah bagi DOB baru, pasca Pembahasan Biro Hukum Setda Papua tengah langsung mengupload secara mandiri di e-harmonisasi. Kakanwil Ayorbaba berharap MoU yang sudah ada, agar disegerakan untuk di tandatangani agar PKS boleh berjalan dengan baik menolong Masyarakat di Papua.
Ditegaskan Kekayaan Intelektual bisa menjadi Potensi Peningkatan Anggaran Daerah (PAD) dengan Potensi Kopi Paniai yang mana Program Gubernur Papua Tengah bersama Masyarakat menanam 1 Juta Kopi. Ayorbaba pun komitmen bersama Jajaran akan terus membantu Pemerintah Daerah dalam sinegitas dan kerjasama tugas dan Fungsi.
Enam rancangan Perdasi yang dibahas meliputi Rancangan Perdasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2044, Rancangan Perdasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Perdasi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Rancangan Perdasi tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah, Rancangan Perdasi tentang Pendirian Perseroan Terbatas Mepa Terang Group, dan Rancangan Perdasi tentang Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Mepa Terang Group.
Rapat ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting dari Provinsi Papua Tengah, di antaranya Jarius Asgimbau, S.E, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah (mewakili Gubernur), Alexander Manansang, S.Sos., M.M, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Yulius Manurung, S.H., M.H, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, dan Meliaunus Kotouki, Kepala Biro Organisasi Provinsi Papua Tengah. Sementara Jajaran Kanwil Papua dihadiri Kepala Divisi P3H Max Wambrauw, Pejabat Administrator, JFT Ahli Madya, Muda, Staf dan CPNS.
Dengan terselenggaranya rapat harmonisasi ini, diharapkan seluruh rancangan Perdasi dapat segera difinalisasi dan ditetapkan, sehingga mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang efektif di Provinsi Papua Tengah. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkum.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumpapua
FB : Humas Kemenkum RI
#KementerianHukumRI
#LayananHukumMakinMudah
#LangkahKitaMasaDepanIndonesia
#BersamaKitaLindungiKaryaAnakBangsa
#supratman08
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#TheoAyorbaba
