Jayapura, Kamis 15 Mei 2025
HUMAS PAPUA INFO - Koordinasi Rencana Sinergitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dengan SETDA Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melaksanakan kegiatan koordinasi rencana sinergitas dengan SETDA Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan pada Kamis, 15 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kanwil Kemenkum Papua dan dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Papua, Max Wambrauw, SH., MH., serta Kepala Bagian Hukum SETDA Kab. Merauke Provinsi Papua Selatan, Bapak Victor Kaisepo, S.H., M.KN.
Koordinasi ini membahas tentang kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke terkait Paralegal Justice Award (PJA) 2025 dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) untuk kegiatan Paralegal Serentak. Selain itu, juga dibahas tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
Dengan terlaksananya koordinasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Papua. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan kerja sama dan sinergitas dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Mewakili Kakanwil Hukum Papua, Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Papua, Max Wambrauw, SH., M.H. menyatakan bahwa koordinasi ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia berharap bahwa dengan kerja sama yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dapat mencapai tujuannya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Dengan demikian, kegiatan koordinasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan hukum di Papua. Diharapkan bahwa dengan kerja sama yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dapat mencapai tujuannya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Hak Asasi Manusia Papua Barat, Fatrix Manufandu (***)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
