Jayapura, 3 Juni 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua menggelar acara yang penuh khidmat dan sukacita pada siang hari ini, di mana Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, secara resmi memimpin upacara pelantikan serta pengambilan sumpah dan janji jabatan bagi para aparatur negara. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 11 orang resmi dikukuhkan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh, sementara satu pejabat lainnya, yakni Nus Gobay, S.H, diangkat dan dilantik menjabat sebagai Pejabat Fungsional Ahli Madya dalam jabatan Penyuluh Hukum, sebuah amanah strategis dalam menyebarluaskan pemahaman hukum di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Kakanwil Anthonius M. Ayorbaba mengawali dengan mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya seluruh pihak dapat berkumpul dan menjadi bagian dari langkah nyata membangun karya dan pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara di jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia, khususnya di tanah Papua. Ia kemudian mengajak seluruh pegawai yang baru saja dilantik untuk benar-benar memahami dan meresapi makna mendalam dari sumpah dan janji yang baru saja mereka ucapkan bersama di hadapan rohaniawan dan para saksi, di mana di dalamnya terkandung janji kesetiaan yang tak tergoyahkan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kepatuhan penuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada akhirnya menegaskan komitmen untuk menjunjung tinggi integritas serta bekerja dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.
Ayorbaba juga menyoroti bahwa perjalanan karir setiap aparatur sipil negara memiliki dinamika yang berbeda-beda; ada yang mengawali pengabdiannya dari jenjang pangkat terendah, namun ada pula yang langsung menapaki karir pada jenjang Golongan III. Akan tetapi, apa yang terjadi hari ini memiliki makna yang sangat berbeda dan istimewa, karena para pegawai yang dilantik tidak saja diambil sumpah sebagai PNS, melainkan sekaligus dikukuhkan dalam jabatan fungsional, sebuah kondisi yang berbeda dengan apa yang dialami oleh para pimpinan terdahulu saat memulai pengabdian. Hal ini menjadi catatan penting yang wajib dipahami, mengingat keberadaan mereka merupakan jawaban atas kebutuhan utama dan tujuan besar negara melalui mekanisme rekrutmen serta pola pembinaan karir yang diterapkan di seluruh instansi pemerintahan, di mana profesionalisme menjadi tolak ukur utama yang dicita-citakan. Lebih jauh, profesionalisme tersebut tidak dinilai semata-mata berdasarkan masa kerja, melainkan diukur melalui tingkat akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang terukur secara nyata melalui pencapaian angka kredit dalam setiap pelaksanaan tugas.
Pimpinan tinggi ini juga menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam struktur organisasi saat ini tentu harus mengubah pula pola dan cara kerja organisasi, yang keseluruhannya bertujuan agar negara dapat memastikan setiap kinerja yang dihasilkan oleh para aparatur benar-benar profesional, serta menghasilkan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada publik hingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas. Di penghujung arahannya, Ayorbaba menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat yang tulus kepada seluruh pegawai yang hari ini resmi mengukuhkan statusnya, seraya menyebutkan momen berharga bahwa mulai hari ini mereka telah melewati satu babak penting dengan meninggalkan seragam putih yang menjadi tanda masa percobaan, dan kini telah resmi mengenakan pakaian dinas kebesaran sebagai tanda sah bahwa mereka adalah bagian utuh dari keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang siap bekerja, melayani, dan mengabdi dengan penuh tanggung jawab. (*)
=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
