JAYAPURA - Dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola dan pengelolaan risiko di lingkungan Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua mengadakan Rapat pendampingan dan Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2026, yang di laksanakan di ruang rapat Youtefa pada Rabu (11/2/26).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Rencana Kerja Program dan Pelaporan Kantor Wilayah Papua sebagai tindak lanjut dari Surat edaran Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Anthonius Mathius Ayorbaba yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kelompok Kerja (Ketua Pokja) Program dan Pelaporan, Analis Anggaran Ahli Muda Ronnal Lumatauw, yang mendesak pentingnya penyusunan manajemen risiko sebagai langkah awal mempersiapkan pelaksanaan kinerja agar berjalan optimal.
“Manajemen risiko perlu disusun sejak awal tahun sebagai dasar penentuan langkah-langkah strategi agar seluruh kinerja pada tahun 2026 dapat berjalan dengan optimal,” ujar Ronnal Lumatauw, Selaku Ketua Kelompok Kerja.
Ronnal juga menyampaikan bahwa, risiko merupakan suatu kejadian yang dapat terjadi, dan bila terjadi dapat menimbulkan dampak merugikan. Risiko tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Munculnya risiko dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi.
Maka setiap organisasi perlu menerapkan risiko manajemen, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Serta merupakan upaya mencapai transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,” katanya
Lebih lanjut Ronnal menuturkan, manajemen risiko merupakan bagian dari SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Pengelolaan risiko yang tepat menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
Manajemen risiko juga dapat mengantisipasi kemungkinan kejadian di masa yang akan datang. Identifikasi dan penilaian risiko secara tepat dapat menghasilkan pengelolaan risiko yang tepat.
Semoga kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam menyusun mitigasi risiko dan memperkecil kemungkinan terjadinya risiko. Sehingga kedepannya, nilai penerapan manajemen risiko dapat meningkat,” harap Ronnal Lumatauw.
Penyusunan risiko dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, kemudian dianalisis untuk menentukan prioritas risiko dan rencana pengendalian.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai konsep dan prinsip Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum RI terbaru yang akan segera diterbitkan. Selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk melakukan praktik pengisian matriks Penyusunan Manajemen Risiko sebagai langkah konkret dalam penerapannya di lingkungan kerja masing-masing.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, setiap bidang diwajibkan untuk menyusun dokumen Manajemen Risiko berdasarkan hasil rapat. Dokumen ini nantinya akan dikompilasi dan difinalisasi. Setelah itu, dokumen akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah sebelum diunggah pada platform yang telah ditentukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Papua berharap penerapan manajemen risiko Tahun 2026 dapat menjadi dasar penguatan pengendalian internal serta mendukung terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih efektif dan akuntabel.(HUMAS KEMENKUM PAPUA)
