HUMAS PAPUA INFO - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua menjadi saksi kolaborasi penting antara Pemerintah Kabupaten Merauke dan Kanwil Kemenkum Papua. Pada hari Kamis, 27 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Youtefa, dilaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Merauke tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Max Wambrauw, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Wambrauw menekankan pentingnya harmonisasi sebagai bagian integral dari pembentukan produk hukum daerah. "Harmonisasi ini krusial untuk memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang dihasilkan selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat Merauke," ujarnya. (27/11)
Acara ini dihadiri oleh delegasi dari Kabupaten Merauke, termasuk Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, serta staf bagian hukum. Dari pihak Kanwil Kemenkum Papua, hadir tim perancang yang kompeten di bidangnya.
Proses harmonisasi berlangsung dinamis dengan diskusi mendalam mengenai berbagai aspek Raperda. Tim dari Kabupaten Merauke aktif berkonsultasi dan bertukar pikiran dengan tim perancang Kanwil Kemenkumham Papua. Beberapa poin penting yang dibahas antara lain penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian narasi agar lebih aplikatif di lapangan, serta sinkronisasi dengan peraturan terkait lainnya.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Merauke menyampaikan apresiasi atas dukungan dan fasilitas yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Papua. "Kami berharap, melalui harmonisasi ini, Perda yang dihasilkan akan menjadi landasan hukum yang kuat dan efektif dalam pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Merauke," katanya.
Menutup kegiatan, Max Wambrauw menyampaikan harapannya agar Perda ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Merauke. "Kami berharap Perda ini tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Merauke," tuturnya.
Kegiatan harmonisasi ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke oleh Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Papua dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Merauke. Langkah ini menandai komitmen bersama untuk menciptakan produk hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Harmonisasi Raperda ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menciptakan regulasi yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan, kerjasama semacam ini dapat terus ditingkatkan demi kemajuan pembangunan hukum di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke. (***)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkum.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumpapua
FB : Humas Kemenkum RI
