INFO HUMAS PAPUA - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Waropen mengambil langkah strategi dengan menggandeng Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua dalam upaya memperkuat pembentukan peraturan daerah (Perda) yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak berlangsung di Ruang Rapat DPRK Waropen pada Kamis, 27 November 2025.
Acara penandatanganan ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan DPRK Waropen, termasuk Ketua DPRK, para Ketua Fraksi dan Komisi, Sekretaris Dewan, serta Kepala Bagian Hukum. Dari pihak Kanwil Kemenkum Papua, hadir langsung Kepala Kantor Wilayah, Anthonius M. Ayorbaba.
Ketua DPRK Waropen dalam Perayaannya menyampaikan penghargaan atas terjalinnya kerja sama ini. Ia mengakui bahwa selama ini, DPRK Waropen menghadapi berbagai tantangan dalam proses penyusunan Perda. “Dengan adanya dukungan dan pendampingan dari Kanwil Kemenkum Papua, kami optimis dapat menghasilkan Perda-Perda yang lebih berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan peraturan-peraturan-undangan yang berlaku,” ujarnya. (27/11)
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, memberikan penjelasan mendalam mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pembentukan produk hukum. Ayorbaba mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, khususnya Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang penyusunan peraturan-undangan.
“Kami siap memberikan dukungan penuh kepada DPRK Waropen dalam setiap tahapan pembentukan Perda, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, harmonisasi, hingga pengundangan. Kami juga akan memastikan bahwa setiap Perda yang dihasilkan selaras dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan aspirasi masyarakat,” tegas Anthonius. (27/11)
Dalam sesi diskusi, terungkap bahwa salah satu prioritas penyusunan Perda di Kabupaten Waropen adalah regulasi yang berkaitan dengan investasi daerah serta perlindungan hak-hak adat masyarakat Waropen. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian budaya lokal.
Ketua Fraksi Amanat Rakyat, Yance, menyampaikan saat ini terdapat 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah dalam proses pembahasan di DPRK Waropen. Ia berharap agar kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Papua dapat mempercepat penyelesaian Raperda-Raperda tersebut dan mewujudkannya menjadi regulasi yang bermanfaat bagi daerah.
Seluruh anggota DPRK Waropen menyambut baik kerja sama ini dan berharap dapat segera merasakan manfaatnya dalam peningkatan kapasitas lembaga dalam menyusun produk hukum daerah.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan langkah awal yang positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Waropen. Diharapkan, sinergi antara DPRK Waropen dan Kanwil Kemenkum Papua dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Papua dalam upaya meningkatkan kualitas pembentukan peraturan daerah. (***)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkum.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumpapua
FB : Humas Kemenkum RI
