Keerom, Senin 5 Mei 2025
HUMAS PAPUA INFO - Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Max Wambrauw, menerima kunjungan koordinasi dari Bupati Kabupaten Keerom, yang diwakili Kepala Bagian Hukum Kabupaten Keerom, Pregustina pada Senin, 5 Mei 2025. Kunjungan ini membahas rencana pembentukan produk hukum daerah, perpanjangan MoU, dan pendampingan dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Kabag Hukum Kabupaten Keerom menyampaikan bahwa pada tahun 2025 ini, mereka memiliki 9 rancangan Perda, tetapi hanya 3 yang memenuhi syarat untuk diajukan tahun ini. Mereka juga membahas perpanjangan MoU dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dan pendampingan dalam penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum.
Max Wambrauw menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua selalu siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Ia juga mengapresiasi atas keikutsertaan Kabupaten Keerom yang pada tahun 2024 melakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum.
Dalam kesempatan ini, Max Wambrauw menyerahkan Pedoman Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Wilayah 2025 sebagai acuan bagi stakeholder yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan penilaian IRH. Pedoman ini diharapkan dapat membantu Kabupaten Keerom dalam meningkatkan kualitas hukum dan pemerintahan di daerah.
Dengan demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hukum dan pemerintahan di daerah. Kerjasama ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat Papua dan meningkatkan kesadaran hukum di daerah.
Max Wambrauw juga menekankan pentingnya kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dalam meningkatkan kualitas hukum dan pemerintahan di daerah. Ia berharap bahwa kerjasama ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat bagi masyarakat Papua.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hukum dan pemerintahan di daerah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas hukum dan pemerintahan di daerah telah meningkat.
Kabupaten Keerom telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas hukum dan pemerintahan di daerah. Mereka telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat Papua dan meningkatkan kualitas hukum dan pemerintahan di daerah. (***)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkum.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumpapua
FB : Humas Kemenkum Papua
