Jayapura, Senin 5 Mei 2025
HUMAS PAPUA INFO-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua, Anthonius M Ayorbaba, melakukan kunjungan dan koordinasi ke Polresta Kota Jayapura pada Senin, 5 Mei 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan mendorong penegakan hukum di daerah.
Anthonius M Ayorbaba didampingi oleh seniman lokal Papua, Dave Baransano, dan tim. Mereka disambut hangat oleh Kapolres Jayapura Kota, AKBP Fredrickus W.A. Maclarimboen. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas dua hal penting: pengawasan atas perlindungan HKI di daerah dan rencana kegiatan event musik seniman lokal Papua dalam mendukung seniman Papua go internasional.
Anthonius M Ayorbaba menekankan pentingnya perlindungan HKI dan penegakan hukum di daerah. Ia menyatakan bahwa banyak potensi kekayaan intelektual di Papua yang perlu dilindungi secara hukum dan dapat memberikan manfaat ekonomi nyata. Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum sebagai tolak ukur sejauh mana daerah telah melangkah dalam penegakan hukum dalam melindungi HKI Lokal Daerah.
Kapolres Jayapura Kota, AKBP Fredrickus W.A. Maclarimboen, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menilai bahwa penguatan HKI dan penegakan hukum sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendukung kemajuan daerah.
Kapolres juga mendukung penuh kegiatan event musik para seniman Papua dan meminta mereka memilih tempat yang aman dari kericuhan sehingga event yang mengkampanyekan HKI Lokal Papua ini dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara para penegak hukum di daerah dalam membangun sistem hukum dan penegakan hukum yang bukan hanya kuat di atas kertas, tapi juga hadir nyata di tengah masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat Papua dan meningkatkan kesadaran hukum di daerah. Kerjasama antara Kemenkum Papua dan Polresta Kota Jayapura ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat perlindungan HKI dan penegakan hukum. (***)
(HUMAS KEMENKUM PAPUA)
