Depok, Selasa 29 Juli 2025
INFO HUMAS PAPUA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung program prioritas nasional, seiring meningkatnya kinerja dan PNBP Kementerian Hukum pada Triwulan II Tahun 2025.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Rapat Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang diikuti oleh Kakanwil dan Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkum Papua di Depok, Selasa (29/7/2025).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua Anthonius Mathius Ayorbaba, menegaskan bahwa seluruh seluruh jajarannya siap menjalankan arahan Menteri Hukum, termasuk percepatan layanan publik dan implementasi transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju Indonesia emas.
"Kami mendukung penuh kebijakan Kemenkum untuk menjadikan layanan hukum yang cepat, efisien, dan berbasis digital. Capaian yang dipaparkan Menteri menjadi motivasi bagi jajaran kami di Papua untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Anthonius.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menyampaikan realisasi layanan di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) telah mencapai 99,59%, naik dari 98,44% di triwulan II tahun sebelumnya, dengan nilai PNBP sebesar Rp271,3 miliar. Sementara itu, layanan Kekayaan Intelektual (KI) mencatat penerimaan Rp240,8 miliar atau naik 11,24% dari tahun lalu.
Dalam mendukung program Presiden Prabowo, Kemenkum telah mengesahkan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai badan hukum. Selain itu, di bidang KI, tercatat 82.661 permohonan masuk yang didominasi hak cipta dan merek.
Pada aspek legislasi, Kemenkum tengah menyusun RUU Prioritas Nasional seperti RUU KUHAP, RUU Narkotika, dan RUU Kepailitan. Kemenkum juga telah menyelesaikan 3.422 dari 3.623 permohonan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Penyebarluasan Posbankum dan pelatihan paralegal akan terus kami dorong agar semakin menjangkau masyarakat di daerah, terutama di wilayah terpencil.
Pada bidang pengembangan SDM, sebanyak 34.637 peserta telah mengikuti berbagai pelatihan, termasuk melalui metode digital dan hybrid. Di sisi lain, kerja sama kelembagaan diperluas dengan 20 kementerian/lembaga untuk penguatan pelayanan hukum nasional.
Kemenkum juga menindaklanjuti 131 dari 321 temuan pengawasan internal sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi.
Apresiasi sebesar-besarnya juga di sampaikan Menteri Hukum kepada seluruh Pimpinan Unit Eselon I sampai kepada seluruh Kantor Wilayah di daerah atas kinerja dan dedikasi dalam pencapaian kinerja Semester I.
Terlebih khusus kepada Kepala Kantor Wilayah Papua Anthonius Mathius Ayorbaba, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasinya atas capaian kinerja Kantor Wilayah Papua, terkhusus berkaitan dengan kegiatan koperasi merah putih yang baru saja di resmikan oleh bapak Presiden Prabowo.
koperasi merah putih telah digaungkan dan mendapat cukup perhatian sampai ke pelosok Papua, meskipun dengan medan geografis yang sangat sulit untuk dijangkau, sehingga 80% dari target koperasi merah putih diwilayah Papua dapat tercapai, tuturnya
Menteri Supratman menutup dengan menargetkan seluruh layanan Kemenkum akan sepenuhnya berbasis digital pada tahun 2026. Menkum optimistis transformasi digital akan mendorong pelayanan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
