Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting terkait Usulan Revisi Pergeseran Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional Tahun Anggaran 2026, Rabu (21/1/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam memastikan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, serta akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja pada Tahun Anggaran 2026.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Victor Lucky Maturbongs, Ketua Pokja Program dan Pelaporan, Ronnal Lumatauw, serta Pegawai Pokja Keuangan dan BMN, Rumario Heipon dan Mariam Pasada.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan kebijakan umum pengelolaan anggaran, khususnya terkait mekanisme dan ketentuan pengajuan usulan revisi pergeseran belanja pegawai dan belanja barang operasional. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai tahapan serta dokumen pendukung yang harus dipenuhi agar pengajuan revisi anggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua mencermati setiap arahan yang disampaikan sebagai pedoman dalam melakukan penyesuaian perencanaan anggaran di tingkat satuan kerja.
Hasil kegiatan selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi internal antara Bagian Tata Usaha dan Umum, Pokja Program dan Pelaporan, serta Pokja Keuangan dan BMN dalam penyusunan usulan revisi pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2026.
Keikutsertaan dalam kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran yang tepat sasaran serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilPapuaWBK2025
#MenujuWBBM2026
