HUMAS PAPUA INFO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua mengambil langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan dengan memberikan dukungan penuh pada Kesepakatan Bersama Layanan Terpadu bagi Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Korban Kekerasan Provinsi Papua Tahun 2025. Penandatanganan kesepakatan ini, yang berlangsung di Aula Lukmen 2, Kantor Gubernur Papua, pada Selasa (18/11/2025), menandai era baru kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan inklusif di Bumi Cenderawasih.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Victor Lucky Maturbongs, yang mewakili Kakanwil Kemenkum Papua, menegaskan sinergi antar lembaga sangat krusial dalam menghadirkan perlindungan yang komprehensif dan responsif. Kesepakatan ini akan menjadi fondasi bagi harmonisasi kebijakan dan mekanisme rujukan, memastikan penanganan kasus kekerasan terintegrasi dalam satu sistem layanan yang saling mendukung.
Acara tersebut dibuka dengan sambutan dari berbagai tokoh penting, termasuk perwakilan The Asia Foundation, Duta Besar Selandia Baru, Perwakilan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Wakil Gubernur Papua, Aryoko A. F. Rumaropen. Mereka menekankan Perlindungan kelompok rentan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen dan tindakan nyata dari semua pihak.
Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam menyediakan layanan perlindungan yang komprehensif, mudah diakses, inklusif, dan berperspektif adil gender. Selain itu, kesepakatan ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai layanan perlindungan terpadu kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk perangkat daerah, lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, kelompok masyarakat adat, dan masyarakat umum di Provinsi Papua.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Gubernur Provinsi Papua, Panglima KODAM XVII/Cenderawasih, Kepala POLDA Papua, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Kepala Kanwil Hukum Papua, Kepala Kanwil HAM Papua Barat, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Papua, Kepala Ditjen Imigrasi Papua, serta perwakilan dari LP3AP dan LBH APIK Jayapura. Kanwil Kemenkum Papua berkomitmen untuk berkontribusi aktif melalui partisipasi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan yang mendukung perlindungan kelompok rentan, penyediaan akses terhadap layanan hukum bagi korban kekerasan, serta penguatan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait.
Dengan sinergi dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan Papua dapat menjadi wilayah yang lebih aman, setara, dan bebas dari kekerasan. Kanwil Kemenkum Papua siap menjadi bagian dari perubahan positif ini, dengan terus mendukung upaya bersama untuk melindungi hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan di Bumi Cenderawasih. (***)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkum.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumpapua
FB : Humas Kemenkum RI
