HUMAS PAPUA INFO– Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) RI Provinsi Papua resmi melangkah lebih jauh dalam membangun zona integritas dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani (WBBM) Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan tingkat nasional yang dilakukan di Jakarta pada 8 Januari 2026.
Dalam sambutannya yang penuh semangat, Kepala Kanwil Kemenkum Papua Anthonius M. Ayorbaba mengapresiasi kerja sama solid seluruh jajaran yang telah membawa institusi ini berhasil mewujudkan 6 area perubahan penting untuk meraih predikat WBK. "Sekarang kita telah berada di jalur yang sama dengan seluruh provinsi lain di Indonesia lewat WBK. Hari ini adalah momentum awal untuk mengejar target baru: WBBM!" ucapnya.
Ayorbaba mengungkapkan bahwa pencapaian WBBM masih dalam tahap verifikasi ketat oleh Menpan-RB dan belum bisa diumumkan. Saat ini, hanya Jawa Timur yang telah berhasil meraih predikat tersebut. "Kita tidak akan berhenti di sini – akan ada skema baru yang kita jalankan untuk mewujudkannya, sekaligus menghapuskan praktik pungutan liar dan nepotisme dari institusi kita," tegasnya.
Untuk memperkuat komitmen integritas, seluruh pegawai akan mendapatkan pin WBK sebagai simbol filosofis dalam menjunjung tinggi integritas dan pelayanan publik yang baik. "Mendapatkan prestasi mungkin sulit, tapi mempertahankannya lebih sulit lagi. Mari kita jaga capaian yang telah diraih bersama!" pungkasnya dengan penuh harapan.
Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan secara digital melalui media Tablet oleh Kakanwil beserta Kepala Divisi P3H Max Wambrauw, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Slamet Iman Santoso, Kepala Bagian Tata Usaha & Umum Victor Lucky Maturbongs, dan Kepala Bidang Layanan AHU Muhammad Ilham, disaksikan seluruh jajaran, CPNS, serta siswa-siswi magang yang hadir. (***)
LAPORAN TIM HUMAS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA