Jayapura - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Provinsi Papua Tengah pada Kamis (30/04/2026), bertempat di ruang rapat Youtefa Kanwil Kemenkum Papua. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas produk hukum daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat pengharmonisasian tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah Anthonius Mathius Ayorbaba di dampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Max Wambrauw serta dihadiri Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah dan tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Papua.
Adapun materi yang dibahas dalam rapat ini mencakup dua Rancangan Peraturan Gubernur strategis, yakni Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Barang dan Jasa; dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak, BBNKB dan
PAB Tahun 2026.
Kedua rancangan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembagunan di daerah Provinsi Papua Tengah sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui tata kelola perpajakan yang lebih efektif.
Dalam sambutannya, Anthonius menegaskan bahwa proses pengharmonisasian merupakan tahapan krusial dalam pembentukan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, memiliki kejelasan norma, serta mudah diterapkan di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antar ketentuan hukum dengan kebijakan strategis daerah agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini, diharapkan seluruh peserta dapat memberikan masukan konstruktif sehingga rancangan peraturan yang dihasilkan benar-benar implementatif, memberikan kepastian hukum, serta manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Rapat berlangsung interaktif dengan pembahasan mendalam terhadap substansi materi, termasuk aspek bahasa hukum, sistematika penyusunan, serta kesiapan implementasi dari masing-masing rancangan peraturan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Papua menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah.
=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
