Jayapura, 25 September 2025, Kementerian Hukum Papua pada Kamis menghadiri rapat virtual penyampaian temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024. Rapat ini diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dan diikuti oleh seluruh satuan kerja, termasuk jajaran Kantor Wilayah Papua. Agenda utama rapat adalah pemaparan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.
Selain membahas temuan pemeriksaan, rapat juga menyoroti Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI. Rencana aksi ini berisi langkah-langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh setiap satuan kerja untuk memastikan perbaikan tata kelola keuangan, peningkatan akuntabilitas, serta pemenuhan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.
Kehadiran Kemenkum Papua dalam rapat virtual ini mencerminkan komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Dengan pelaksanaan rencana aksi yang terarah, diharapkan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM ke depan dapat lebih transparan, akuntabel, serta memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan.
Rapat ini juga menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan profesional, sekaligus mendukung pencapaian target reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
