Selasa, 20 Januari 2025
Jayapura – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua, Anthonius M. Ayorbaba, melaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan pimpinan DPR Provinsi Papua yang berlangsung di Gedung DPR Papua. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara Kanwil Kementerian Hukum Papua dan DPR Papua.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, khususnya di bidang pembentukan, pembinaan, dan pengembangan hukum di daerah. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu menghasilkan kebijakan dan regulasi daerah yang berkualitas serta selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPR Provinsi Papua Henrry Bonai, Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Mukri Hamadi, Anggota DPR Provinsi Papua Tan Wie Long Karnan Yohanis, serta Ketua Bapemperda DPR Provinsi Papua Adam Arisoi.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pelaksanaan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru kepada para pemangku kepentingan di Provinsi Papua. Kegiatan sosialisasi ini direncanakan akan dihadiri secara virtual oleh Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, guna memberikan pemahaman yang komprehensif terkait substansi, semangat pembaruan, serta implementasi KUHP baru di daerah.
Selain itu, pertemuan juga membahas percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Papua. Pembentukan Posbankum dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pendampingan hukum.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Papua menyampaikan komitmen dan dukungan penuh kepada pemerintah daerah serta DPRD dalam proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi produk hukum daerah. Dukungan ini bertujuan agar setiap peraturan daerah yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Anthonius M. Ayorbaba juga menegaskan pentingnya kerja sama yang berkelanjutan antara DPR Provinsi Papua dan Kanwil Kementerian Hukum Papua. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada perlindungan dan kepentingan masyarakat Papua. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
