Selasa, 20 Januari 2025
Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua menyelenggarakan Rapat Pengelola Keuangan yang bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, dan diikuti oleh jajaran pengelola keuangan serta pengelola BMN dari seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Papua. Kehadiran para pengelola ini diharapkan dapat menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam pengelolaan anggaran dan aset negara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Victor Lucky Maturbongs, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Slamet Iman Santoso, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Max Wambrauw. Kehadiran para pemimpin ini menunjukkan dukungan penuh terhadap pemeliharaan sistem pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan kantor wilayah.
Dalam rapat tersebut dibahas secara komprehensif berbagai aspek pengelolaan keuangan dan BMN, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan. Selain itu, dilakukan pula evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan BMN guna memastikan tertib administrasi, ketertiban pencatatan, serta pemanfaatan aset negara secara optimal.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dalam arahannya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN. Ia menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Melalui rapat ini, pimpinan juga menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi yang kuat antarunit kerja. Setiap unit yang diharapkan dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan BMN, sehingga tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga mampu mendukung kinerja organisasi secara efektif dan berkelanjutan.
Dengan terselenggaranya rapat pengelola keuangan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua berharap dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dan pengelolaan aset negara memberikan manfaat maksimal bagi pelaksanaan tugas kementerian hukum kepada masyarakat. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
