Jayapura, 18 Juni 2025
INFO HUMAS PAPUA - "Dalam upaya mendorong terciptanya regulasi daerah yang berkualitas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional, Pemerintah Kabupaten Mimika secara resmi menyerahkan tujuh (7) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non-APBD) Tahun 2025 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Papua, untuk dilakukan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi,."
"Penyerahan tersebut merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kementerian Hukum,."
"Kami sangat apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis hukum. Karena keberadaan regulasi daerah yang harmonis, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memiliki kepastian hukum, akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif,."
"Dalam proses harmonisasi, seluruh draft Ranperda akan dikaji secara komprehensif dari segi sistematika penulisan, muatan normatif, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Proses ini juga bertujuan untuk menghindari potensi disharmoni vertikal maupun horizontal antar regulasi,."
Diharapkan, melalui tahapan ini, tujuh ranperda tersebut akan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Mimika, khususnya Orang Asli Papua.
