Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melaksanakan peninjauan kembali Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura sebagai langkah strategis untuk memperkuat dan menyelaraskan kerja sama kelembagaan. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (22/1/2026) bertempat di Aula STIE Port Numbay Jayapura.
Peninjauan kembali MoU tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap substansi kerja sama agar tetap relevan dengan perkembangan regulasi, kebutuhan kelembagaan, serta arah kebijakan Kementerian Hukum, khususnya dalam bidang pelayanan hukum, Kekayaan Intelektual, dan pembinaan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia akademik. Menurutnya, kolaborasi ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, mendorong penguatan penelitian, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia di Tanah Papua.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Slamet Iman Santoso, menyampaikan bahwa kerja sama yang diperbarui diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan hukum, terutama di bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan ini Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Manutur Simbolon, serta jajaran Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua yang memberikan masukan teknis terhadap substansi Nota Kesepahaman.
Dari pihak STIE Port Numbay Jayapura, kegiatan ini dihadiri oleh Ketua STIE Port Numbay Jayapura, Dani Melmambessy, yang menyambut baik peninjauan kembali MoU tersebut. Ia menilai langkah ini sebagai upaya strategi untuk memperkuat kerja sama akademik dan praktis antara perguruan tinggi dan pemerintah.
Melalui peninjauan kembali Nota Kesepahaman ini, diharapkan hubungan kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dan STIE Pelabuhan Numbay Jayapura semakin solid, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan hukum serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilPapuaWBK2025
#MenujuWBBM2026
