Jayapura, Rabu 28 Januari 2026
HUMAS PAPUA INFO – Suasana pagi Rabu, 28 Januari 2026 di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua terasa penuh semangat saat apel pagi rutin dilaksanakan dengan khidmat. Acara yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Papua ini dihadiri juga oleh Pimti Pratama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Papua, Slamet Iman Santoso beserta seluruh pejabat struktural dan Pegawai & Peserta Magang yang berkumpul untuk menyimak amanat penting yang disampaikan sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kerja dan kesatuan dalam menjalankan tugas pelayanan hukum bagi masyarakat Papua.
Dalam amanatnya yang penuh semangat, Kakanwil Anthonius M. Ayorbaba mengawali dengan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh rekan kerja khususnya tim perancang yang telah bekerja keras dalam melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif untuk menyelesaikan proses penentuan Pos Bantuan Hukum di tiga kabupaten terakhir yang menjadi fokus perhatian. Usaha yang tidak mudah ini telah menunjukkan hasil yang membanggakan karena Kabupaten Puncak telah secara resmi mengirimkan salinan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pembentukan Posbankum pada hari sebelumnya, menjadi tonggak penting dalam mengejar target pembentukan posbankum yang meliputi seluruh Wilayah di Papua Raya.
Kini, harapan besar tertuju pada Kabupaten Puncak Jaya dan Dogiyai yang diharapkan segera mengirimkan salinan SK Bupati masing-masing dalam waktu dekat, sehingga target ambisius 100% pembentukan Posbankum di Papua dapat terealisasi dengan sempurna. Kabar gembira juga datang dari pusat bahwa pada hari Jumat mendatang akan diadakan acara peresmian pembentukan Posbankum oleh Menteri Hukum RI di Kalimantan Selatan, dan jika Papua berhasil mencapai target penuh, maka akan ada keputusan khusus dari Bapak Menteri untuk melakukan kunjungan langsung ke tanah Papua untuk meresmikan posbankum yang telah dibentuk. Hal ini menjadi bukti bahwa kerja keras yang dilakukan oleh seluruh elemen Kanwil Kemenkum Papua benar-benar diperhatikan dan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Perjalanan pembangunan Posbankum di Papua memang memiliki tantangan tersendiri, mengingat di beberapa kabupaten di wilayah lain proses pembentukan bahkan telah disertai dengan pelatihan bagi paralegal yang akan menjadi ujung tombak pelayanan hukum di tingkat lokal. Namun di Papua, fokus utama saat ini masih berada pada tahap pembentukan posbankum terlebih dahulu, sementara pelatihan Paralegal akan segera dijalankan setelah semua posbankum siap beroperasi. Untuk memastikan kualitas pelatihan yang terbaik, pihak Kanwil telah melakukan koordinasi mendalam dengan Pusat Bantuan Hukum yang bersama tim ahli telah menyusun modul pelatihan yang komprehensif dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Papua. Modul tersebut telah dibagikan secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk di Tim BPHN dan juga telah meminta dukungan penuh dari rekan-rekan perancang untuk memastikan pelaksanaan pelatihan berjalan dengan lancar.
Tantangan yang tidak bisa diabaikan adalah Pemangku tusi BPHN keterbatasan anggaran yang menjadi kendala dalam menjalankan program yang memiliki cakupan sangat luas dan melibatkan berbagai pihak eksternal mulai dari pemerintah daerah hingga organisasi masyarakat. Oleh karena itu, pihak Kanwil telah merencanakan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih mendalam dengan pimpinan tinggi termasuk Bapak Menteri Hukum, Bapak Sekretaris Jenderal, serta pimpinan unit terkait khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional mendapatkan dukungan yang diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Tak hanya membahas tentang program kerja, Kakanwil juga mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan apel pagi sebagai bagian dari gaya hidup yang tidak bisa dipisahkan dari rutinitas kerja sehari-hari. Menurutnya, ketika apel pagi menjadi kebiasaan yang melekat, maka akan terasa sesuatu yang kurang jika suatu hari kita tidak bisa mengikutinya. Proses mendisiplinkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bekerja, datang tepat waktu, mengikuti apel, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab memang bukan hal yang mudah, namun hal ini sangat penting untuk membangun kultur kerja yang profesional dan penuh integritas.
Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil juga menyampaikan tentang diskusi yang hangat terjadi pada malam sebelumnya di salah satu grup besar yang bernama Spirit Papua, di mana banyak pejabat penting dari berbagai instansi berkumpul untuk membahas keputusan terbaru dari Gubernur Papua Pegunungan yang mengubah seluruh skema pembayaran gaji pegawai menjadi sistem manual. Meski masih dalam tahap diskusi, hal ini menjadi bukti bahwa dinamika kebijakan di wilayah Papua terus berkembang dan membutuhkan sinergi yang kuat antar lembaga untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang terbaik bagi seluruh komponen masyarakat.
Semangat baru yang terpancar dari apel pagi ini diharapkan dapat menjadi energi bagi seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Papua untuk terus berkarya dan menjadi agen perubahan dalam mewujudkan layanan hukum yang lebih baik, mudah diakses, dan memberikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat di tanah Papua. (*)
(HUMAS KEMENKUM PAPUA)
#KementerianHukum #KemenkumPapua #LayananHukumMakinMudah #KanwilPapuaWBK2025 #MenujuWBBM2026 #PosPantauPangkum #PelayananHukumPapua
